Follow
Polda Metro sebut sistem ganjil genap belum bisa kurangi macet
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sejak lama berjanji mengebut penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai pengganti sistem 3 in 1 yang dihapus. Namun sambil menunggu semua payung hukum ERP rampung, Ahok berencana menggunakan sistem ganjil genap di Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin.
Menanggapi penerapan sistem ganjil genap, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan pergantian sistem 3 in 1 menjadi ganjil genap belum bisa mengurangi kemacetan.
"Belum, belum mengurangi kemacetan (sistem ganjil genap). Harus seimbang pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan. Harusnya idealnya ada keseimbangan," kata Budiyanto saat dikonfirmasi, Selasa (17/5).
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Mengapa tabel perkalian itu diyakini digunakan? Tabel itu diyakini telah digunakan oleh kantor 'Emon-fu', yang bertanggung jawab atas keamanan dan tugas administratif lainnya, kemungkinan untuk menghitung hari kerja pejabat atau angka terkait pajak.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Bagaimana cara pelat nomor digunakan di Indonesia pada masa penjajahan? Batalion Inggris kemudian menyebar ke beberapa daerah di Indonesia dan menetapkan setiap daerah memiliki kode sesuai nama batalyon yang berhasil menempati daerah tersebut. Mulai saat itulah ditetapkan aturan bagi setiap kereta kuda yang merupakan kendaraan di era tersebut untuk menggunakan plat nomor sesuai dengan penamaan batalyon di daerah masing-masing.
-
Bagaimana cara menentukan bilangan selanjutnya di deret angka? Untuk menghasilkan bilangan selanjutnya, maka bilangan selanjutnya perlu untuk kalian 2 .
-
Apa contoh kalimat majemuk campuran? Berikut adalah contoh-contoh kalimat majemuk campuran: • Ketika ayah sedang membaca koran dan ibu sedang menjahit, aku dikejutkan oleh suara yang bergemuruh di angkasa.
Menurut Budiyanto, ada opsi atau pilihan lain yang bisa digunakan sebetulnya selain sistem ganjil genap tersebut.
"Contohnya adalah dengan menggunakan sistem ERP atau pelarangan kendaraan bermotor. Namun masih dalam waktu lama baru dapat diterapkan," ucapnya.
Ditemui terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono enggan berkomentar banyak mengenai sistem ganjil genap. Dirinya lebih memilih menyerahkan semua ke pihak Pemprov DKI.
"Ganjil genap semua sudah ada buat tim untuk kaji itu. Kalau kata tim mengiyakan, maka kita akan dukung kebijakan pemerintah. Intinya akan kita tunggu, kita bantu, dan kita back up," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto
Baca Selengkapnya
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca Selengkapnya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya
Polda Banten tidak menerapkan contra flow, itu karena arus kendaraan yang mengarah ke Jakarta harus tetap dibuka
Baca Selengkapnya
Wisatawan mengira jalur alternatif tak akan macet, namun yang didapat malah sebaliknya
Baca Selengkapnya
Teknologi ETLE nantinya akan dihubungkan dengan data Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca Selengkapnya
Pemberlakuan aturan ganjil-genap sendiri dilakukan secara paralel bersama dengan rekayasa lalu lintas contra flow dan one way.
Baca Selengkapnya
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.
Baca Selengkapnya
Warga DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum massal baru sekitar 30 persen.
Baca Selengkapnya
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai yang sebaiknya menjadi perhatian bukan soal benar atau salah desain.
Baca Selengkapnya