Polisi sebut belum ada program bisa imbangi 3 in 1 tekan kemacetan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melempar wacana penghapusan 3 in 1. Pasalnya, sistem tersebut memicu adanya praktik eksploitasi anak yang acap kali dilakukan para joki.

Namun, Polda Metro Jaya menilai pemberlakuan 3 in 1 masih dibutuhkan untuk menekan kemacaten di Jakarta.

"Kenyataannya Perkembangan terakhir kita dihadapkan kepada pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur (11,6 persen : 0,01 persen) dampaknya kemacetan," ujar Kasibdit BinGakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dihubungi, Rabu (30/3).

Budiyanto menilai saat ini belum ada program pengganti sistem 3 in 1 yang mampu menekan kepadatan kendaraan di saat jam sibuk.

"3 in 1 kan dalam rangka solusi mengatur jalan, meskipun dimaksud dampak sosial para Joki, namun sebelum ada penggantinya, 3 in 1 masih cukup bagus untuk mengurangi kepadatan pada jalan protokol meski dengan diimbangi penertiban para joki," tuturnya.

"Intinya harus ada gantinya. 3 in 1 ini juga kan salah satu program Pemda DKI dalam bidang lalu lintas dan Angkutan jalan Pembatasan kendaraan," ujarnya.

Untuk joki itu sendiri, lanjut Budiyanto, memang ada dalam Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum bahwa seseorang tidak boleh menawarkan jasa sebagai Joki dan Pengemudi ranmor tidak boleh menggunakan jasa Joki (leading sector penertiban dari Satpol PP). Jadi intinya kalau ada ganti 3 in 1, ini bisa ditinjau," tutupnya.