Polisi Soal Seruan Aksi Tolak PPKM: Jangan Bikin Angka Covid Naik, Kasihan Rakyat
Merdeka.com - Beredar di media sosial, ajak melakukan aksi serentak turun ke jalan menolak kebijakan PPKM. PPKM diberlakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menanggapi seruan tersebut. Dia mengimbau masyarakat tidak mudah tersulut ajakan tersebut sebab angka kasus Covid-19 di Ibu Kota yang masih tinggi.
"Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini sudah cukup tinggi pandemi Covidnya. Coba kita kemarin Indonesia 45 ribu di seluruh Indonesia," kata Yusri kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya Jumat (23/7).
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Mengapa masyarakat diminta waspada? BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga yang ditetapkan sejak November 2020.
-
Bagaimana cara mencegah penularan Mpox antar manusia? Hindari kontak langsung dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi cacar monyet, karena penularan virus juga bisa terjadi dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh, percikan ludah, atau luka kulit yang terinfeksi.
-
Siapa yang disarankan turun tangan? “Saya minta, Polri segera turun tangan untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap pabrik-pabrik di Jabodetabek, yang diduga telah melanggar batas emisi.
-
Bagaimana cara mencegah komplikasi? Komplikasi merupakan penyakit yang bisa dicegah sedini mungkin dengan rutin mengatur pola hidup sehat.
-
Siapa yang meminta masyarakat hati-hati? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk tidak memberikan foto diri beserta KTP secara sembarangan.
Yusri mengajak semua pihak melihat kondisi ini secara jernih. Jangan malah membuat kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyebaran virus. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara lain.
"Tolong kepada teman-teman saudara-saudara saya yang berniat akan melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat gunakan dengan bijak. Silakan datang ke Polda Metro kami akan terima atau instansi terkait secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan, jadi tidak ada klaster lagi nanti," imbuhnya.
"Bagaimana kalau bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul, melakukan kerumunan apakah tidak bisa menjadikan satu klaster kerumunan lagi. Bagaimana kita mau relaksasi kalau kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan di RS sudah penuh kasihan, kuburan lihat," ujarnya.
"Insya Allah relaksasi di tanggal 26 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan bikin makin nambah sengaja akan menjadikan naik lagi nantinya, kasihan masyarakat yang lain. Jangan egois," lanjutnya.
Sebelumnya, beredar seruan aksi turun ke jalan termuat di akun instagram @blokpolitikbelajar. Aksi diklaim akan dimulai Sabtu (24/7) selama beberapan hari di beberapa kota seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.
Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.
"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini. Mengacu pada metode aksi Be Water, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," tulis keterangan pada akun @blokpolitikbelajar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaPersonel Polri menggandeng PMI untuk mengajak warga Tenayan Raya, Pekanbaru, menjaga situasi aman selama Pilkada
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaIndonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaPolisi meminta masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaPemilihan kepala daerah semakin dekat. Masyarakat akan mencoblos calon kepala daerah pada tanggal 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKombes Jeki juga melakukan sosialisasi tahapan Pemilu dan menjaga Kamtibmas kepada warga di Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengajak masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada serentak berlangsung.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca Selengkapnya