Polisi turun tangan di tengah polemik proyek reklamasi

Merdeka.com - Proyek reklamasi teluk Jakarta masih menjadi polemik. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno menolak proyek tersebut. Sikap itu disampaikan saat kampanye pemilihan lalu.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada alasan reklamasi harus dihentikan. Moratorium telah dicabut.

Luhut juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat ini otomatis menggugurkan SK yang pernah dikeluarkan Menko Kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli.

Polisi ternyata juga ikut turun tangan. Mereka melakukan penyelidikan berdasarkan laporan tipe A yang dibuat polisi dengan nomor LP/802/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 September 2017. Polisi berinisiatif menengahi pro dan kontra di masyarakat terhadap proyek reklamasi.

Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari data pengerukan laut tersebut. Dia mengungkapkan, akan mencari data mulai dari tahun 1995 hingga saat ini.

"Kita tata dari 1995 muncul apa, apa action-nya, apa kegiatannya, siapa orang-orangnya, apa yang mau didapat dari tahun 1995 sampai dengan itu. Melihat kondisi seperti itu (pro dan kontra), maka polisi wajib mengetahui apa itu reklamasi DKI Jakarta," katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (25/10).

Tidak hanya itu, penyidik juga berencana meminta keterangan saksi ahli untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di proyek reklamasi. Keterangan saksi itu akan dipadukan dengan dokumen yang dikumpulkan dari sejak zaman Presiden Soeharto hingga Jokowi.

"Saya akan minta dukungan dari beberapa orang yang ahli apakah kelautan, apakah ahli-ahli yang lain dari sisi peraturan dan yang lain-lain," ujarnya.

Adi mengatakan anak buahnya bisa saja meminta keterangan para mantan gubernur DKI.

"Enggak menutup kemungkinan, bisa juga. Mereka boleh wawancara ke gubernur dulu, apa kebijakan waktu itu. Enggak usah panggil, anggota yang jalan, datang ketemu, isi buku, wawancara, rekam, tanyakan apa alasannya, cukup dengan coretan tangan saja, lalu dituangkan ke laporan," jelasnya.

Hingga kini polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti. Adi menjelaskan, penyidik tengah merunutkan aturan soal reklamasi itu.

Saat ditanya apakah penyidik akan bertanya proyek itu ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Adi menegaskan kalau hal itu bisa saja terjadi.

"Engga (menutup kemungkinan). Tapi jangan langsung ditarik ke sana dulu. Semua itu kita harus berjalan ke tatanan yang benar. Bertahap saja tapi lengkap, jangan loncat-loncat tapi enggak maksimal," pungkasnya.

Sebelumnya, Bos Grup Artha Graha Tomy Winata dan pemilik Grup Agung Sedayu, Richard Halim Kusuma bertamu ke kediaman Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tatap muka itu terungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 23-29 Oktober dalam laporan utama berjudul 'Mampukah Ia Menolak Reklamasi'. Ditulis juga para pengembang sebelumnya sudah beberapa kali berusaha melobi Anies. Namun Anies menolak untuk bertemu.

Anies tak membantah adanya pertemuan tersebut. Buatnya, hal yang biasa bila Prabowo menerima banyak tamu. Meskipun khusus pertemuan tersebut, dia pastikan tak menyinggung sedikit pun soal proyek reklamasi.

Anies meyakinkan pertemuan itu hanya perbincangan biasa. Soal reklamasi, dia mengaku tetap berkomitmen menjalankan janji kampanye menolak reklamasi sesuai dengan undang-undang yang ada.

"Benar di sana ada pengembang dan kita mendengarkan, sama sekali tidak ada respons. Pak Prabowo juga tidak memberikan arahan apapun ke kita kecuali jalankan semua sesuai UU. Kita kerja ikuti aturan dan semua kerja untuk rakyat."