Politikus PAN cium muatan politik di balik penggusuran Kalijodo

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh P Daulay mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam menggusur kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut dia, perlu jawaban pasti atas rencana pembongkaran yang terlalu mendadak.

"Perlu didapatkan penjelasan mengapa pembongkaran itu baru dilakukan sekarang. Padahal, Ahok sudah memimpin Jakarta lebih dari dua tahun," kata Saleh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Saleh mengatakan telah mendengar adanya muatan politis di balik pembongkaran Kalijodo oleh Ahok. Apalagi, Jakarta akan mengikuti pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2017 mendatang.

"Saya dengar ada juga yang mengatakan pembongkaran itu bermuatan politis. Katanya, dilakukan karena menyongsong pilkada. Kalau itu alasannya, tentu tindakan itu tidak genuine" ujar Saleh.

Secara pribadi, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap mengapresiasi tindakan Ahok tanpa memandang niat di belakangnya. Diharapkan, pembongkaran itu dapat membersihkan Jakarta dari prostitusi.

"Kalau Ahok berhasil, berarti Ahok sungguh-sungguh dalam mendengar suara masyarakat,"katanya.

Selain melakukan pembongkaran, Ahok diminta untuk memikirkan upaya pembinaan bagi eks penghuni kawasan tersebut. Jika tidak dibina, maka dikhawatirkan pelaku prostitusi bisa pindah ke tempat lain dan membuka kawasan baru. Hal Itu tentu tidak menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya membuat masalah baru.

"Sebagian penghuninya diyakini terpaksa karena himpitan ekonomi. Agar mereka bisa kembali ke kehidupannya, persoalan ekonomi mereka harus terjawab. Pemda mestinya bisa membina mereka untuk berusaha agar bisa hidup mandiri," tandasnya.