Politikus PDIP Minta Anies Naikkan Nominal Bansos Sembako DKI Jakarta

Merdeka.com - Politikus PDIP Jhony Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta menaikkan nominal bantuan sosial (bansos) sembako. Saat ini, bansos sembako yang diberikan Pemprov bernilai Rp149.500.

Nilai tersebut, kata dia, tidak layak diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat seharusnya mendapatkan bantuan dengan nilai yang lebih besar.

"Kan nilai yang disampaikan kemarin Rp149 ribu. saya mengatakan, dari kemensos saja, mereka bisa memberikan senilai Rp300 ribu di awal. Saya katakan, ketika Pemda hanya bisa memberikan segitu saja saja menghina orang-orang yang miskin dan terdampak," kata dia, ketika dikonfirmasi, Kamis (7/5).

"Saya menganjurkan supaya dinaikan itu nominal sembakonya. Kalau menurut saya, wajar dong sekarang, kan PSBB diajukan Gubernur, dampak PSBB kan dia sudah harus paham," imbuhnya.

Dia mengatakan, pemberlakuan PSBB berdampak pada pemenuhan kebutuhan warga miskin di Jakarta. Karena itu bantuan dari harus diberikan oleh Pemprov. Hanya saja jumlahnya diharapkan lebih besar dari sekarang.

"Dampak PSBB kan pasti ekonomi, orang miskin muncul, PHK dan sebagainya. Nah itu kan harus dipikirkan. Kalau cuma Rp 149 ribu diberikan, paketnya satu, sama saja itu penghinaan terhadap orang-orang kecil. Karena APBD DKI Jakarta kan oke punya," tegas dia.

Dia pun mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak siap menghadapi PSBB. Hal itu dapat terlihat dari proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Jadi paling penting di sini, tidak siap pemda ini. Dia hanya siap untuk sampaikan PSBB atau lockdown saja, tapi soal dampak ini mereka tidak siap. Kenapa tidak siap? kenyataan, sesudah tahap pertama diturunkan begitu lama. Padahal banyak itu yang terdampak ekonomi karena PSBB, itu terdampak secara serius kan. Ojol, pedagang kecil, relatif tidak dapat. Seharusnya mereka diberikan dari awal," urai dia.

"Kemudian mengatasi orang-orang yang tidak mudik, terjamin. Saya sampaikan juga nilai, cuma rata-rata kawan-kawan menyampaikan ini harus hati-hati. Tidak bisa kerja asal-asalan, karena akhirnya di masyarakat jadi kisruh kan. RT RW sekarang tidak PD, diteken sama masyarakat seolah-olah kesalahan di RT dan RW," tandasnya.