Politikus PDIP: Pemprov DKI Terlihat Tidak Mampu Membuat Kebijakan Mengatasi Covid-19

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak mampu membuat kebijakan yang sesuai untuk menekan laju penularan Covid-19. Ia menekankan agar pengawasan Pemprov terhadap penerapan protokol kesehatan lebih ketat di dua lokasi, yakni pemukiman dan pasar.

"Pemprov juga terlihat tidak mampu membuat kebijakan yang pas mengatasi kenaikan jumlah kasus, padahal jelas itu dominan di perumahan dan pasar," katanya, Kamis (13/8).

Dia menyinggung kebijakan ganjil genap terhadap mobil. Jika tujuannya untuk mengurangi volume mobil di jalan, langkah itu tepat, namun menjadi celaka karena masyarakat justru beralih ke transportasi umum. Sedangkan pengawasan protokol kesehatan di pemukiman disebutnya sangat minim dan berdampak terjadi penularan di transportasi umum ataupun pekantoran.

Gilbert menegaskan, kembali tanpa adanya pengawasan ketat di dua tempat tersebut, penurunan jumlah kasus positif Covid-19 sulit terealisasikan.

"Pengawasan kawasan pemukiman dan pasar yang perlu hingga ada vaksin, kalau itu tidak dikerjakan, mau dilarang semua mobil, tetap saja akan bertambah," terangnya.

"Apakah Pemprov punya kebijakan lain? Mereka kan harus kelihatan berupaya, jelas kasus adanya di pemukiman dan pasar, apa ada kebijakan khusus buat itu? Terutama pengawasan."

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi untuk keempat kalinya. Perpanjangan kembali dilakukan selama dua pekan.

PSBB transisi ketiga akan selesai pada 13 Agustus.

"InsyaAllah diperpanjang karena masih cukup tinggi angkanya," ujar Riza, Rabu (12/8).

Di perpanjangan PSBB transisi keempat ini, Riza menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan protokol kesehatan di beberapa tempat, khususnya di perkantoran, fasilitas umum, rumah sakit, dan tempat yang berpotensi menyebabkan keramaian.

Salah satu upaya pengetatan yang dimaksud adanya denda progresif bagi pelanggar PSBB transisi.

"Denda pelanggaran juga," ujar singkat Riza.

Jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pun terus bertambah, data terbaru Rabu 12 Agustus penambahan kasus sebanyak 578, sehingga akumulasi kasus Covid-19 di ibu kota sebanyak 27.242.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.925 dan masih dirawat, dan 17.349 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 63,7 persen, sedangkan 968 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 3,6 persen sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 4,5 persen.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,3 persen. (mdk/fik)