Politisi NasDem sebut jika Anies cerdas, pulau reklamasi bisa dibangun rumah DP Rp 0

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menilai pencabutan izin reklamasi 13 pulau di pesisir Utara Jakarta, prematur. Dia juga menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dilakukan terburu-buru.

"Saya katakan keputusan itu masih prematur, terlalu terburu-terburu, hanya dalam rangka utuk memenuhi janji kampanye," ujar Bestari di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/9).

Menurut dia, seharusnya Pemprov DKI dapat mendukung kelanjutan pengerjaan reklamasi tersebut. Seharusnya bila ingin memenuhi janji kampanye, Anies dapat terlebih dulu merealisasikan pembangunan rumah DP nol rupiah secara tapak.

Bahkan dia menambahkan, Pemprov DKI dapat membangun rumah DP nol rupiah di kawasan pulau reklamasi.

"Kalau dia cerdas atau katakanlah Pemprov itu cerdas, bangun itu reklamasi, rumah tapaknya bangun di sana, baru betul, cerdas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menyarankan agar Pemprov DKI segera mengatur untuk pemanfaatan empat pulau reklamasi yang sudah jadi. Sehingga Pemprov mempunyai pemasukan dari pengelolaan itu dan tidak terdapat pihak yang dirugikan.

"Jadi semua ada win win solution gitu jadi semua engga ada yang menang dan yang kalah. Tapi semua bisa berjalan, jangan sampe ada tanah tua, harus ada dimanfaatkan," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya mencabut izin reklamasi untuk 13 pulau di Jakarta Utara. Dia menyebut penghentian tersebut berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi.

"Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com