Politisi PDIP sebut penyadapan SBY dan Maruf Amin bukan kejahatan

Merdeka.com - Ketua Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, penyadapan untuk menemukan bukti rekaman percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diperbolehkan jika tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.

"Pengertian penyadapan ada dua, penyadapan oleh penegak hukum dalam rangka mengungkap kejahatan, kedua penyadapan untuk kepentingan saya sendiri. Dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan hukum saya. Kan tidak melanggar, kecuali penyadapan itu digunakan untuk memeras orang. Itu tidak benar," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Apalagi, kata dia, keterangan kubu Ahok bahwa fatwa penistaan agama yang dikeluarkan MUI terburu-buru dan bermuatan politis adalah pembelaan di persidangan. Pihaknya menduga keluarnya fatwa tersebut keluar setelah percakapan Maruf dan SBY.

"Toh saya ungkapkan di persidangan, itu bukan penyimpangan, bukan kejahatan. Apa salah dalam rangka pembelaan saya, (maka) saya ungkap. Oh tidak benar nih, kenapa? Ada pengaruh misalnya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Junimart menyarankan, proses hukum harus tetap berjalan profesional tanpa memandang tokoh tertentu. Penegak hukum harus mengusut jika ada kepentingan politis di balik keluarnya fatwa penistaan agama tersebut.

"Kita jangan dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi oleh istilah tokoh. Hukum itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Maka kita tetap berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa," imbuhnya.

"Bukan berdasarkan pada tokoh-tokoh, atau presiden, tidak begitu dong. Jangan selalu kita mengatakan itu tokoh, pendeta, tidak begitu. Kalau misalnya saya merasa keterangan X tidak benar, saya lakukan upaya hukum saja," sambung dia.