Politisi PKS keluhkan telepon mati & keran rusak di Gedung DPRD
Merdeka.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi, di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta, Selasa (23/12). Setwan sendiri adalah mitra kerja dari Komisi A.
Dalam rakor itu dikemukakan terkait dengan hak-hak anggota dewan, selain itu juga Setwan menjelaskan tentang struktur organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi sekretariat dewan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Ahmad Yani mengatakan, ada beberapa usulan dari anggota dewan lainnya, bahwa Setwan diminta untuk betul-betul dapat memberikan bantuannya untuk memfasilitasi hal-hal yang menjadi hak dewan, agar dewan bisa bekerja dengan baik.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
"Terkait fasilitas, ada dua gedung yang masih banyak kekurangan, misalnya telepon di ruangan anggota yang masih belum bisa aktif, karena banyak dari anggota dewan dan staf terkait dengan keluhan tidak adanya sinyal seluler," jelasnya.
Fraksi PKS masih menurut Yani, meminta untuk memperhatikan sarana yang ada. "Ada yang perlu diperbaiki, seperti kamar mandi dengan keran yang rusak, lahan parkir yang kurang ditata, khususnya untuk anggota dewan dan staf, serta adanya pengaturan untuk diberikan stiker masuk ke gedung dewan," imbuh politisi PKS asal Jakarta Selatan ini.
Selain itu, dirinya menyinggung tentang anggaran para Tenaga Ahli yang belum turun, FPKS mendorong agar anggarannya segera diturunkan,
"Sedapat mungkin Setwan segera menjembatani ke Pemprov agar anggaran untuk para TA yang sudah bekerja, khususnya di Fraksi PKS, untuk bisa diperhatikan," pungkasnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaBuntut pengakuannya, pegawai dan sejumlah rekannya dipanggil atasannya.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaKejadian api yang membakar kantor DPRD Kabupaten Pekalongan berawal munculnya api pada bagian atap, pada Sabtu (21/12) pukul 22.00 WIB.
Baca SelengkapnyaSalah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca Selengkapnya"Apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh Pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, kita perbaiki bersama-sama," kata Wakil Wali Kota.
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menyita ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaKebakaran Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan diduga karena korsleting listrik.
Baca Selengkapnya