Follow
PPATK bongkar rekening gendut pejabat DKI: Tunggu tanggal mainnya
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin membersihkan diri dari pejabat yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu dilakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya telah melakukan pembacaan rekam jejak transaksi keuangan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Alhasil ada pejabat Pemprov DKI berekening gendut.
"Rahasia, tapi jawabannya ada (rekening gendut), pokoknya ada. Saya kirim kepada penegak hukum tunggu tanggal mainnya saja," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
Dia menambahkan, keputusan untuk penggunaan data rekam jejak transaksi keuangan yang telah dikumpulkan PPATK diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab Ahok memiliki domain kebijakan untuk Pemprov DKI Jakarta.
Sebab data tersebut dapat digunakan saat akan melakukan lelang jabatan atau waktu kapan pun. "Tergantung Pak Gubernur nanti, kalau Pak Gubernur mandang perlu, nanti kami bantu," jelas Yusuf.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mendatangani nota kesepahaman dengan PPATK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pejabat yang melakukan pencucian uang.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca Selengkapnya
KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca Selengkapnya
Mahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah memblokir sekira 5.000 rekening terkait judi online.
Baca Selengkapnya
Ivan mengatakan, ada beberapa orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum.
Baca Selengkapnya
PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya telah menerima surat dari PPATK terkait transaksi janggal pada masa kampanye.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening mencurigakan. Untuk mengusutnya, penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK.
Baca Selengkapnya
Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca Selengkapnya
KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Salah satu perintahnya ialah memeriksa dan menyita 5.000 rekening terafiliasi judi online.
Baca Selengkapnya