PPNI Sebut Butuh Uji Lab Terkait Dugaan Penyuntikan Vaksin Kosong ke Pasien di Pluit

Merdeka.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara mendukung Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk menyelidiki kasus suntikan dosis vaksin Covid-19 yang videonya viral di media sosial karena diduga kosong.

Menurut Ketua DPD PPNI Jakarta Utara Maryanto, penyelidikan perlu dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kejadian sebenarnya dari video penyuntikan yang diklaim terjadi di salah satu tempat vaksinasi kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (6/8) lalu.

"Video itu bisa saja multitafsir, kita tidak bisa menduga-duga. Tapi pada prinsipnya, kami (DPD) PPNI Jakarta Utara siap bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Utara dalam menyelidiki kasus ini," ujar Maryanto di Jakarta Utara, Senin (9/8).

Maryanto mengatakan kasus ini perlu penyelidikan dan pengembangan yang mendalam serta komprehensif, termasuk juga memeriksa pasien, pembuat, dan penyebar videonya.

"Bahkan bisa saja uji laboratorium memastikan apakah vaksin sudah atau belum disuntikkan ke tubuh pasien," kata Maryanto.

Hingga saat ini, Maryanto memastikan perawat yang disebut-sebut oleh akun Twitter @Irwan2yah melakukan penyuntikan dosis vaksin Covid-19 kosong tersebut bukanlah anggota DPD PPNI Jakarta Utara.

Kendati, menurut dia, proses hukum terhadap tetap harus dilakukan, dengan mengedepankan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Yakni, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Hukum yang dimaksud merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

"Kalau memang hasil penyelidikan kasus terbukti terdakwa seorang perawat maka tidak semata-mata menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tapi pakai asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," ujar Maryanto.

Merujuk pada kedua hukum tersebut, ia menjelaskan bahwa seorang perawat harus mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sebelum menjalankan tugasnya.

Kedua surat itu tidak bisa didapatkan dari pendidikan sarjana keperawatan saja, tapi perlu juga mengikuti serangkaian uji kompetensi lainnya hingga dinyatakan lulus.

Diselidiki Polisi

Publik media sosial digegerkan oleh cuitan di Twitter terkait insiden vaksin kosong di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Menurut cuitan tersebut, vaksinator hanya melayangkan kata maaf dan melakukan suntik ulang setelah diprotes warga.

Kapolres Jakarta Utara Kombes Guruh Arif membenarkan, bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Dia juga mengatakan, anggota sudah diterjunkan dalam melakukan penyelidikan terkait.

"Iya anggota kami masih bergerak di lapangan. Anggota kami masih bergerak di lapangan ya," jelas Guruh saat dikonfirmasi awak media, Senin (9/8).

Guruh menambahkan, beberapa saksi juga sudah diperiksa oleh anggota Polres Jakarta Utara. Namun demikian, Guruh belum bisa merinci detil terkait siapa saja yang sudah dimintai keterangan.

"Sudah minta keterangan beberapa orang tapi kan belum lengkap, anggota kami masih laksanakan lidik di lapangan. Sudah ada beberapa keterangan yang kita ambil keterangannya," Guruh menandasi.