Follow
Prabowo sebut Pergub 228 dibuat karena Ahok takut didemo
Merdeka.com - Sekumpulan orang berdemo dan menuntut Gubernur Ahok mencabut Peraturan Gubernur no 228 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Setelah diprotes, Ahok menyadari ada beberapa poin yang salah dan akan diperbaiki.
Menanggapi kesalahan Ahok, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menilai Pergub itu dibuat karena Ahok takut didemo orang-orang yang berseberangan dengannya.
"Saya pikir ini ketakutan Ahok saja, takut elektabilitas dia turun kalau didemo terus. Saya melihat itu saja," kritik Prabowo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (9/11).
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Apa yang ingin dihapus Bebizie di Tanjung Priok? Bebi ingin menghapus stigma negatif itu dengan mendekati generasi milenial melalui berbagai kegiatan sosial, seni, dan olahraga. 'Tentu saja, kami lebih fokus dalam pendekatan kepada generasi milenial. Sebab, yang paling berisiko adalah milenial itu sendiri,' kata Bebizie saat dijumpai di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin sore, 26 Agustus.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
Itu sebabnya, lanjut dia, Pergub 228 tak cuma direvisi tapi harus dicabut. Menurutnya, aturan demikian sudah ada di UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Menurut saya enggak usah direvisi, cabut ajalah. Kan udah ada undang-undangnya, kenapa mesti diatur lagi," jelasnya.
Ditambahkan kader Partai Gerindra ini, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga. "Demo itu alat demokrasi sejauh dia enggak anarkis kenapa tidak (boleh)," jelas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Pembatalan aksi damai harus dilakukan demi menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan.
Baca Selengkapnya
Benarkah Prabowo menolak Kaesang maju di Pilgub Jakarta? Begini penelusurannya
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan akan tetap mempertahankan lokasi Balai Kota di Jakarta Pusat bila menang di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Dorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan bahwa saat ini berada di tim Jokowi, jadi tak masalah jika menjual nama Jokowi.
Baca Selengkapnya
Deddy Sitorus menganggap Prabowo kini sebagai promotor calon Gubernur Jateng.
Baca Selengkapnya
Saat sesi tanya jawab debat capres perdana, Prabowo ditanya Anies Baswedan soal putusan etik Hakim MK
Baca Selengkapnya
Gibran Angkat Tangan Minta Pendukungnya Beri Semangat saat Prabowo Menjawab Pertanyaan Anies
Baca Selengkapnya
Pramono Anung berjanji bakal menindak pengembang nakal bila diberi mandat memimpin Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Prabowo menjawab soal isu pertahanan yang diprotes paslon lain di debat ketiga capres.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengatakan bahwa keputusan MK sudah final.
Baca Selengkapnya