Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Prasetio dikabarkan sakit, DPRD batal sikapi nasib reperda zonasi

Prasetio dikabarkan sakit, DPRD batal sikapi nasib reperda zonasi Gedung DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemimpin DPRD DKI Jakarta dan seluruh ketua fraksi melakukan rapat gabungan menyikapi pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta. Dari pembahasan dua raperda ini rupanya terendus praktik suap yang melibatkan pengembang dan DPRD DKI.

Meskipun rapat tetap berlangsung, ternyata keputusan yang diambil belum bisa disampaikan. Alasannya, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, tak hadir karena sakit.

"Rapimgab DPRD DKI tadi terkait raperda tata ruang dan zonasi. Hasil rapatnya kami tidak bisa dijelaskan hari ini, kami tunda sampai ketua tidak berhalangan, sampai ketua sehat," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, dalam jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/4).

Hal penting rapat ini, kata dia, memang disepakati akan disampaikan Pras. Walaupun diberikan disposisi, Lulung merasa Pras lebih elok menyampaikan sebagai ketua mewakili sikap DPRD.

"Karena kesepakatan ini harus ketua DPRD yang sampaikan hasil rapim gabungan pada hari ini. Tunggu saja 1-2 hari. Saya diberikan disposisi, tapi yang disposisi itu Pak Sani (Triwisaksana) Pak sani tidak masuk, kami bertiga ambil alih. Ferrial, saya, Taufik," tambahnya.

Dalam rapat tadi, lanjutnya, banyak pandangan yang disampaikan. Lagi-lagi, pria yang akrab disapa Lulung itu tak mau membocorkannya.

"Dalam keputusan rapat banyak hal, tentunya masalah reklamasi dan kita sepakat bahwa yag menjelaskan hasil pertemuan rapat gabungan hari ini adalah DPRD secara kelembagaan. Saya minta maaf. Sudah diputuskan, tapi tunggu Ketua DPRD scr kelembagaan. Minta maaf yah," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Lulung menegaskan sejak awal partainya menolak pembahasan dua raperda ini

"PPP udah jelas sejak dari awal, pandangan umumnya menolak soal zonasi dan tata ruang. Karena banyak yang datang masyarakat pesisir pantai, tidak sependapat dengan UU 27 tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan enchanting," jelasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Pengakuan Zita Anjani dari PAN Usai Bolos Rapat Paripurna: Kan Boleh Diwakili Salah Satu Pemimpin Saja
Pengakuan Zita Anjani dari PAN Usai Bolos Rapat Paripurna: Kan Boleh Diwakili Salah Satu Pemimpin Saja

Zita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

Baca Selengkapnya
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Ketua DPRD Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait Cinta Mega: Saya Petugas Partai
Ketua DPRD Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait Cinta Mega: Saya Petugas Partai

Cinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan
Badan Kehormatan DPRD DKI Tak Bisa Hukum Cinta Mega Jika Tak Ada Laporan

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan di Balik Penundaan Pengesahaan RUU Pilkada, Ada Anggota DPR Dilarang Istri Ikut Rapat
VIDEO: Kejutan di Balik Penundaan Pengesahaan RUU Pilkada, Ada Anggota DPR Dilarang Istri Ikut Rapat

Ada cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya