Prasetio dikabarkan sakit, DPRD batal sikapi nasib reperda zonasi
Merdeka.com - Pemimpin DPRD DKI Jakarta dan seluruh ketua fraksi melakukan rapat gabungan menyikapi pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta. Dari pembahasan dua raperda ini rupanya terendus praktik suap yang melibatkan pengembang dan DPRD DKI.
Meskipun rapat tetap berlangsung, ternyata keputusan yang diambil belum bisa disampaikan. Alasannya, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, tak hadir karena sakit.
"Rapimgab DPRD DKI tadi terkait raperda tata ruang dan zonasi. Hasil rapatnya kami tidak bisa dijelaskan hari ini, kami tunda sampai ketua tidak berhalangan, sampai ketua sehat," kata Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, dalam jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/4).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Hal penting rapat ini, kata dia, memang disepakati akan disampaikan Pras. Walaupun diberikan disposisi, Lulung merasa Pras lebih elok menyampaikan sebagai ketua mewakili sikap DPRD.
"Karena kesepakatan ini harus ketua DPRD yang sampaikan hasil rapim gabungan pada hari ini. Tunggu saja 1-2 hari. Saya diberikan disposisi, tapi yang disposisi itu Pak Sani (Triwisaksana) Pak sani tidak masuk, kami bertiga ambil alih. Ferrial, saya, Taufik," tambahnya.
Dalam rapat tadi, lanjutnya, banyak pandangan yang disampaikan. Lagi-lagi, pria yang akrab disapa Lulung itu tak mau membocorkannya.
"Dalam keputusan rapat banyak hal, tentunya masalah reklamasi dan kita sepakat bahwa yag menjelaskan hasil pertemuan rapat gabungan hari ini adalah DPRD secara kelembagaan. Saya minta maaf. Sudah diputuskan, tapi tunggu Ketua DPRD scr kelembagaan. Minta maaf yah," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Lulung menegaskan sejak awal partainya menolak pembahasan dua raperda ini
"PPP udah jelas sejak dari awal, pandangan umumnya menolak soal zonasi dan tata ruang. Karena banyak yang datang masyarakat pesisir pantai, tidak sependapat dengan UU 27 tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan enchanting," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca SelengkapnyaAda cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya