Prasetio Tak Yakin Wacana Tenaga Ahli di DPRD DKI Disetujui

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan satu anggota dewan disiapkan satu tenaga ahli yang akan membantu mereka mengkaji berbagai persoalan di ibu kota. PDIP pun menyatakan sepakat dengan usulan tersebut.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan, harus ada aturan yang memayungi pengadaan tenaga ahli itu.

"Kita butuh (staf ahli) tapi butuh juga ada aturannya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/9).

Saat pembahasan ini, Prasetyo mengatakan dirinya tak masuk dalam tim yang membahas ini sehingga belum tahu detail usulan tersebut. Namun menurutnya hal tersebut memungkinkan.

Selama ini, mantan Ketua DPRD DKI Jakarta itu mengaku, tenaga ahli disiapkan sendiri olehnya dan dibayar sendiri.

"Ada saya bayar sendiri, ada saya dikasih dua sebagai ketua. Tapi kan itu perlu. Ada mengerti masalah ekonomi, hukum. Kalau di teman fraksi kan kita juga dikasih, tapi kan dibagi-bagi," jelasnya.

Prasetio mengatakan, pengadaan tim ahli ini juga pernah diusulkan tahun 2017 namun ditolak. Menurutnya, tak masalah jika nantinya usulan tersebut kembali ditolak.

"Mungkin ditolak lagi," ujarnya.

Walaupun begitu, dia menjelaskan, staf ahli untuk fraksi memang dianggarkan dalam APBD. Prasetio mengungkapkan, masukan dari tenaga ahli sangat dibutuhkan mengingat banyak persoalan di ibu kota.

"Tim ahli kan dari fraksi kita dapat jatah, setiap fraksi dapat jatah dari APBD. Nanti bagaimana perkembangan kota banyak masalah juga. Jakarta ke depan mau gimana kan ada masukan juga," pungkasnya.

Untuk diketahui, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhaimi mengungkapkan, tenaga ahli akan membantu anggota DPRD DKI baru.

"Saya setuju. Karena kami membahas APBD senilai Rp90 triliun, dan itu membutuhkan tenaga ahli yang menyuport kami untuk membahas lebih detil. Kan latar belakang anggota dewan beda-beda," ujarnya.

Pasalnya, kata dia, tidak semua anggota dewan yang baru terpilih menguasai latar belakang pembahasan APBD dan politik dalam waktu satu tahun. Karenanya, Suhaimi menambahkan, mereka perlu pembekalan dan staf ahli yang mendampingi mereka.

"Seperti DPR pusat itu kan banyak (staf ahlinya) kami berharap juga di DPRD, supaya kami bisa membahas, mengemban tugas kami agar lebih kuat. Itu perlu support dan perlu memang dibantu oleh APBD," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Selama ini, dia mengungkapkan, tenaga ahli dibiayai sendiri oleh masing-masing anggota dewan maupun fraksi. Di fraksinya, ada empat staf ahli yang bertugas sebagai pengelola media atau humas, pendamping pembuatan pandangan umum fraksi, tim advokasi kesehatan dan hukum.

Jika nanti dibiayai dari APBD, maka staf ahli yang direkrut tetap harus memenuhi kriteria, jangan sampai dipilih karena kedekatan hubungan. Dan juga sesuai dengan komisi tempat anggota DPRD tersebut bekerja.

"Harus ada kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Misanya S1 sehingga bisa support. Lalu disesuaikan dengan komisinya, misal anggota komisi A harus mendapatkan staf ahli yang menguasai pemerintahan, komisi B ekonomi hingga komisi E yang membidangi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat," tutupnya.