Pro kontra lambatnya APBD DKI salah siapa?

Merdeka.com - Setelah dua bulan tertunda, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2014 segera disahkan menjadi APBD. Rencananya pengesahan dilakukan hari ini lewat sidang Paripurna di DPRD.

Untuk tahun ini, nilai anggaran yang diajukan DKI cukup fantastis yakni Rp 72 triliun. Angka ini sudah dua kali ditambahkan dari pengajuan awal sebelumnya Rp 67,5 triliun, kemudian Rp 69,5 triliun.

Lambannya proses pengesahan ini, mirip tahun lalu. Banyak proyek yang diajukan Jokowi-Ahok yang tak disepakati DPRD dipastikan jadi penghambat.

Seperti tahun ini, DPRD sangat menolak rencana pengadaan ribuan bus. DPRD menilai hanya buang-buang uang sementara kemacetan tak teratasi.

Meski akhirnya segera disetujui, lantas siapa penyebab tarik ulur keterlambatan pengesahan APBD ini?

PKS tuding anggaran tambahan Jokowi sebagai penyebab

Lewat akun Twitternya, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, mengabarkan pembahasan RAPBD akhirnya rampung dilakukan. Dia menyebut, salah satu keterlambatan karena tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun yang diajukan Jokowi."Alhamdulillah rapat anggaran tambahan Rp 2,5 triliun antara DPRD dan pemprov sudah berlangsung. Selesai dg hasil melegakan. Waktunya minum kopi item :)," kata pria yang juga politikus PKS ini.Pria yang akrab disapa Bang Sani itu menambahkan, selama ini pengajuan anggaran tambahan dari pihak Jokowi sebesar Rp 2,5 triliun lah yang jadi kendala. Pengajuan anggaran tambahan itu pun sempat belum ditandatangani Jokowi."Ada susulan anggaran 2,5T dari pak gub bang," tulis Bang Sani menjawab pertanyaan dari akun @galihholic_23 mengapa pengesahan APBD butuh waktu lama.Sani kemudian menjelaskan, bahwa APBD segera disahkan."Scr umum angg susulan 2,5T: waduk ciawi, bus transjak, lahan mrt, stadion bmw, waduk pluit dll. Sudah disepakati. Alhamdulillah. Surat anggaran susulan 2,5T tsb akan dittd sesegera mungkin oleh gub hari ini. Sbg bahan adendum KUA/PPA," tambah politikus PKS ini.

Topik pilihan: Banjir Jakarta | Kemacetan Jakarta

DPRD sebut Jokowi sibuk urusi banjir

Menurut undang-undang, RAPBD selambat-lambatnya disahkan 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013 sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi, mengatakan, lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut."Yakan ada ujan dan banjir, pak Gubernur dan pak Wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan walikota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar Prasetyo.

Topik pilihan: Banjir Jakarta | Kemacetan Jakarta

Jokowi balas keterlambatan karena dinamika politik di DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah permasalahan banjir di Ibu Kota menjadi penyebab lambannya pengesahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014."Inikan juga dimasukkan ke sana bulan Oktober. Oktober udah banjir belum? November sudah banjir belum?. Desember sudah banjir belum?," ujar Jokowi.Menurut Jokowi , yang menjadi penyebab utama lambannya pengesahan APBD 2014 yang ditetapkan sebesar Rp 72 triliun dikarenakan adanya dinamika politik yang sering terjadi di DPRD."Tapi memang ada dinamika politik lah. Biasa lah itu di dewan," kata dia.

Topik pilihan: Banjir Jakarta | Kemacetan Jakarta

Mendagri tegur Jokowi-Ahok soal APBD 2014

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi soal lambannya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBD) 2014 DKI sebesar Rp 72 triliun. "Pasti ditegurlah kita. Lagian ada yang PTUN kan kita juga. Tapi, mau bagaimana lagi yang berkuasa DPRD," ujar Ahok di Balai Kota kemarin.Namun, Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI akan mengesahkan RAPBD 2014 pada Rabu (22/01) mendatang. Ahok menjelaskan penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang dimasukkan ke dalam RAPBD 2014 akan digunakan untuk pembangunan jalan dan pembangunan rumah pompa di Kali Angke, Jakarta Utara."Kita sih manfaatin Silpa yang ada. Kita habisin di jalan sama rumah-rumah pompa untuk Angke dan Ancol," kata Ahok.Menurut Ahok, proyek-proyek yang membutuhkan tender tahun ini lebih banyak ketimbang tahun lalu. Tetapi, lanjut dia, ada pengerjaan yang tidak memerlukan tender seperti pengerjaan dan pengelolaan sampah."Banyak yang dikerjain sendiri, sampah enggak bisa ditender, kita beli alat kerja sendiri dan pengerukan pakai alat yang sudah beli," pungkas dia.

Baca juga:Aher dan Jokowi sepakat bikin sodetan, Tangerang jadi korbanAhok tunjukkan foto tanggul yang dibolongi wargaAPBD DKI 2014 belum disahkan, Ketua DPRD justru salahkan JokowiSegera disahkan, PKS sebut APBD molor karena JokowiIni cara Ahok agar angkutan umum tak naikkan tarif seenaknya (mdk/lia)