Program Anies-Sandi masuk, RAPBD 2018 tembus Rp 77 triliun
Merdeka.com - Draf Raperda APBD 2018 telah diserahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada DPRD DKI Jakarta dalam sidang paripurna, Rabu (15/10). Dalam rancangan itu pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan anggaran Rp 77,11 triliun. Angka tersebut meningkat 9,86 persen dari APBD 2017 lalu yakni Rp 70,19 triliun.
"Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 77,11 triliun atau meningkat sebesar 9,86 persen dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 70,19 triliun," ujar Anies dalam pidatonya.
Anggaran itu naik lantaran program-program baru Anies-Sandi berhasil disepakati masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sebelumnya. Adapun program tersebut adalah KJP Plus, KJS Plus, DP 0 persen, dan Ok Oce.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut program itu memakan anggaran yang cukup besar. Sehingga memaksa pemotongan penyertaan modal daerah (PMD) kepada lima BUMD.
"Detail belum tahu ya karena besar sekali kekurangan kita hampir Rp 4 triliun ya itu yang akhirnya dipotong-potong. Kita ketemu di LRT MRT terus dipotong BUMD sudah Rp 1,7 triliun. Hal ini kita buat program Ok Oce dan DP 0 persen," kata Prasetio di kantornya.
Dia setuju dengan anggaran itu selama implementasinya tepat sasaran. Sebagai legislatif, dia akan mengawasi apakah akan berjalan dengan baik.
"Bila tidak ada sejalan kita akan diskusi dengan beliau karena apapun ceritanya Jakarta tidak boleh mati dengan pembangunan, dengan anggaran besar ini bisa terintegrasi semua," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya