Program Anies-Sandi tak bisa masuk dalam APBD Perubahan 2017

Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno tak dapat mencampuri pembahasan RAPBD Perubahan 2017 dan RKPD DKI 2018. Karena itu masih merupakan tanggung jawab dari Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Sumarsono atau akrab disapa Soni ini mengatakan, RAPBD Perubahan 2017 menjadi hak penuh dari pemerintahan Djarot. Sebab masa penyusunan anggaran perubahan tersebut dilakukan di masa pemerintahan Djarot yang masih menjabat hingga 15 Oktober mendatang.

"Terkait dengan APBD Perubahan 2017 ini masih dalam dan menjadi kewenangan Plt untuk menyelesaikan sampai 15 Oktober janji politik rakyat ini formulanya. Jadi seluruh proses harus diselesaikan," katanya di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/5).

Dia menyadari saat pergantian pimpinan nanti, Anies-Sandi bakal memerintah Pemprov DKI selama dua bulan di tahun 2017. Meskipun tak program mereka yang dianggarkan dalam APDB Perubahan tersebut, namun Anies-Sandi tetap bisa menjalankan program-program yang ada.

"Program dengan jangka waktu yang bisa diselesaikan harus sekali tembak seperti rakor, sosialisasi, training kalau bangun jembatan atau sesuatu yang bersifat fisik itu tidak bisa karena akan memakan waktu lebih dari dua bulan," jelasnya.

Soni mengharapkan, Djarot tak menghabiskan anggaran APBD di bulan Oktober agar bisa digunakan Anies-Sandi untuk menjalankan berbagai program kegiatan.

Sementara itu terkait RKPD 2018, Soni mengatakan secara subtansi pembahasannya masih menjadi wewenang Djarot. Hanya saja mengacu pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam penyusunannya harus memasukkan visi, misi dan program paslon terpilih ke dalam RKPD.

"Penyusunannya saat ini seperti kado ulang tahun, bungkusnya Pak Djarot tapi isinya Anies-Sandi," ujarnya.

Dia menambahkan, tak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa RKPD 2018 dan RAPBD Perubahan 2017 harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebab idealnya harus dilakukan secara bersamaan.

Namun bila RAPBD Perubahan 2017 diselesaikan terlebih dahulu diperbolehkan, sedangkan RKPD harus selesai pada waktunya.

"Arahannya, RKPD 2018 disusun sesuai jadwal yang ketat kembali. Saya berharap rapbd disahkan itu tepat waktu seperti yang kita telah berikan contoh lalu. Desember. Kalau bisa 30 November diselesaikan lebih bagus," tutup Soni.