Program diawasi Ahok, Jokowi sebut nyapres tak ganggu tugasnya
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan, pendeklarasian dirinya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan tidak akan mengganggu tugasnya. Bahkan, kata dia, tugasnya selama tiga bulan ke depan atau ketika kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) juga tidak akan terganggu.
Jokowi menambahkan, tugasnya sebagai gubernur dan program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa ditinggal dan siap dilaksanakan. Menurutnya, yang terpenting tetap melakukan manajemen kontrol.
"Nggak ada (gangguan), perencanaannya sudah final, Oktober sudah diputuskan. Kan tinggal melaksanakan. Mengorganisasi. Segera laksanakan. Pelaksanaan. Kerja pemerintahan alurnya seperti itu. Kemudian pelaksanaan, plek-plek-plek, manajemen kontrol dijalankan cek kontrol, cek kontrol," tutur Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (10/4/2014).
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Untuk masalah kontrol program Pemprov DKI Jakarta, Jokowi melimpahkannya ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ngerti ndak aturannya? Yang bidang pengawasannya siapa? Wakil gubernur. Pembinaan? Wakil gubernur," tegasnya.
Jokowi sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan sejak Jumat (14/3). Setelah disibukkan dengan agenda kampanye pemilu legislatif, tiga bulan ke depan jadwal Jokowi akan dipadatkan oleh kampanye pemilu presiden.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim tak ikut campur atau cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri juga menjawab soal jabatan presiden menjadi tiga periode. Mega tegas mengatakan masih paham dengan UU dan tap MPR
Baca SelengkapnyaIstana mengatakan, Jokowi saat ini fokus bekerja sebagai presiden di tengah pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki akan mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh OIKN.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca Selengkapnya