Follow
Protes PNS DKI ke Ahok tak digaji: Bukan makin bener malah bobol
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk bulan Januari 2015. Ini menyebabkan beberapa PNS menjerit dan mencari jalan keluar sendiri.
Salah satu PNS Golongan 2 B, Amsori mengatakan, sudah sekitar seminggu dirinya menunggu gaji. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dia harus berhutang terlebih dahulu.
"Waduh iya nih belum gajian. Perombakan bukan makin bener malah makin bobol nih. Biasa, mau gak mau kanan kiri. Gali lobang tutup lobang?," ungkapnya kepada merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Bagaimana PKD mendapatkan gaji? Honor atau gaji yang diterima oleh anggota PKD 2024 diatur berdasarkan Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022.
-
Kenapa rekrutmen CPNS tertunda? Anas menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Mengapa masa kerja PKD bervariasi? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai. Biasanya, masa kerja PKD berlangsung selama 7 bulan. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada jadwal Pilkada di masing-masing daerah.
Meski keuangannya tercekik, dia enggan menanyakan perihal gaji kepada atasannya. Alasannya, takut memperkeruh masalah. Sehingga dia memutuskan untuk menunggu.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta beralasan keterlambatan ini karena adanya perombakan jabatan. Amsori menilai, ini hanya dalih yang disampaikan pihak terkait.
"Alah lagu lama. Tapi ya bisa aja sih soalnya baru kemaren perombakan, jadi yang lama gak mau ngasih tahu caranya ke yang baru. Dah pada bodo amat," katanya.
PNS Golongan 2 B lainnya, Rini mengatakan, dirinya juga belum mendapatkan gaji. Namun dia tidak terlalu masalah. Sebab suaminya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Iya sama aku juga belum digaji. Tapi untungnya masih ada suami. Jadi agak mendingan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia menambahkan, nomenkelatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenkelaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Jokowi bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun dia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnya
kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca Selengkapnya
WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Semasa menjabat, Bambang rupanya pernah mengungkap soal hak keuangannya yang tersendat.
Baca Selengkapnya
Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya