PSBB Jakarta, DPRD DKI Minta Anies Awasi Ketat Penyaluran Bansos Agar Tepat Sasaran

Merdeka.com - Wilayah DKI Jakarta sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air. DPRD DKI berharap semua jajaran Pemprov DKI Jakarta benar-benar mensosialisasikan kebijakan ini agar berjalan optimal.

"Harus (turun SKPD), sekarang kan yang tetap bekerja itu TNI, Polri dan SKPD. Jadi SKPD harus kerja, mereka gajinya full, tidak ada pengurangan apa-apa," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Selain itu, kata dia, jajaran SKPD juga ikut serta dalam pengawasan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. Sehingga bantuan diterima merata tanpa ada kekisruhan di masyarakat.

"Ini harus benar-benar, informasi di lapangan harus jelas, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Kalau enggak, bisa kisruh, bisa konflik sosial di bawah. RT/RW bisa diserbu warga karena informasi tidak jelas," ucapnya.

Sementara itu, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimulai pada Jumat (10/) pukul 00.00 hingga 14 hari ke depan atau sampai Jumat (23/4). Kendati begitu, pelaksanaan PSBB masih dapat dilakukan perpanjangan.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengharapkan dengan adanya PSBB Jakarta, masyarakat diharapkan untuk berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com