PSBB Transisi di DKI Tak Bantu Turunkan Kasus Covid-19 Tanpa Adanya Ketegasan
Merdeka.com - Angka rata-rata kasus positif Corona atau positivity rate di DKI Jakarta melonjak drastis. Dari yang sebelumnya hanya 4-5 persen, kini menjadi 10,5 persen.
Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memperpanjang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 3-16 Juli. Faktanya, kasus baru infeksi Sars-Cov2 yang menyebabkan Covid-19 terus meningkat.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai bukan menyoal PSBB diperpanjang atau tidak. Melainkan, ketegasan petugas, kontrol serta edukasi kepada masyarakat.
-
Apa fokus utama diskusi BPIP? Tema diskusi yakni 'Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara' dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
-
Apa tujuan BPJS PBI APBD? Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat menerima perawatan kesehatan tanpa kewajiban membayar iuran bulanan.
-
Kenapa Pemkot Bandung fokus pada STBM? Terkait STBM, Anhar menyampaikan, Kota Bandung telah mendekalarasikan diri sebagai kota dengan predikat ODF 100 persen pada Februari 2023 silam.'Komitmen sudah sepenuhnya. Baik dari pimpinan tertinggi di Kota Bandung, OPD terkait, maupun kewilayahan,' kata Anhar.
-
Apa tugas utama dari BPS? BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang terpercaya untuk keperluan pembangunan, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat umum.
-
Siapa yang bertanggung jawab di BPS? Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
-
Apa tugas utama BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Jadi sebenarnya bukan kepada kebijakan PSBB ini diperpanjang atau bukan tidak diperpanjang sebenarnya. Kalau memang tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang ketat, edukasinya lemah lebih sering urusin ekonomi, pasti (kasus) akan naik," kata Basri di Jakarta, Rabu (15/7).
Pun ia mendesak Anies Baswedan segera mengkaji kenaikan kasus baru yang terjadi pada masa transisi kemarin. "Yang harus dikajikan kenapa di masa transisi kemarin kenaikannya drastis sudah hampir empat hari," tegasnya.
"Kan bisa dilihat apakah pengawasannya kuat. Logikanya pasti kalau ekonomi dibuka, pasar dibuka, mal dibuka, kantor dilonggarkan terus minim penindakan, pengawasan pasti akan naik terus," sambungnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI diketahui telah menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Kemudian diperpanjang 14 hari terhitung 3 Juli hingga 16 Juli. Anies Baswedan menyatakan keputusan itu diambil berdasar hasil rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta.
"Kesimpulan rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi yaitu kegiatan masih kapasitas 50 persen akan diteruskan 14 hari ke depan," kata Anies dalam Konpers daring, Rabu (1/7).
Anies menyebut hasil penilaian tim fakultas kesehatan masyarakat UI Jakarta mendapat skor 71 yang artinya bisa dapat dilakukan pelonggaran PSBB.
Apabila skor di batas 70 boleh pelonggaran. Dari total skor (Jakarta) ini, status kita bisa melakukan pelonggaran," tambah Anies.
Skor tersebut didapatkan dari tiga unsur yakni epidemologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan. Anies merinci skor-skor tersebut.
"Terihat epidemologi (Jakarta) 75, kesehatan publik 54, fasilitas kesehatan 83, total 71," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengusulkan agar masalah perubahan iklim bukan isu tunggal dalam bidang sumber daya alam
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBukan hanya denda, warga juga bisa terkena hukuman pidana paling lama dua bulan.
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaTugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaKoordinator Lapangan dari Walhi Jakarta Bagas Okta Pribakti mengatakan, terdapat empat tuntutan yang dibawa dalam aksi ini.
Baca SelengkapnyaTilang dinilai tidak efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan uji emisi.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaAdapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca Selengkapnya