Follow
PSI Dorong Percepat Penetapan AKD DPRD DKI Jakarta
Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penetapan alat kelengkapan dewan (AKD). Dengan demikian pembahasan RAPBD 2020 segera bisa mulai.
Saat ini pimpinan definitif belum dilantik karena masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sembari menunggu pelantikan pimpinan, AKD seharusnya dibahas oleh fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengatakan, pihaknya ingin mendorong percepatan pembahasan RAPBD 2020. Namun yang menjadi kendala adalah belum terbentuknya AKD dan pelantikan pimpinan definitif belum terlaksana.
-
Siapa yang mendorong percepatan pembentukan lembaga PDP? Ia mendesak percepatan pengesahan aturan turunan dan pembentukan lembaga PDP karena telah melewati batas waktunya. Menurutnya, industri fintech akan menghadapi dampak serius dari ketiadaan aturan yang jelas dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan PDP.'Bisnis fintech sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan pengguna, oleh karena itu pemerintah perlu mempercepat proses finalisasi RPP PDP dan segera membentuk lembaga PDP . Lembaga PDP perlu menjadi badan independen dan berada langsung di bawah Presiden guna menjaga otoritas dan ketegasan dalam penegakan kepatuhan PDP,' ungkapnya.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan masa kerja PKD Pilkada 2024 dimulai? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Harus tunggu AKD dulu selesai baru APBD. Ini yang jadi masalah," katanya saat dihubungi, Rabu (9/10).
Dia mengungkapkan, pihaknya mendorong pembahasan RAPBD dipercepat supaya masyarakat bisa ikut terlibat dalam mengawasi perancangan keuangan daerah yang bersumber dari masyarakat tersebut. William juga mengkritik dokumen KUA-PPAS yang belum tersedia di situs web Pemprov DKI Jakarta.
"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan? Maka, saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat, karena sekali lagi, ini bukan uang Anggota DPRD atau Gubernur DKI, tapi ini adalah uang masyarakat DKI Jakarta," ujarnya.
Dalam beberapa hari terakhir sejumlah anggaran dalam dokumen KUA-PPAS ramai dibahas, di antaranya terkait dana TGUPP, perbaikan rumah dinas gubernur dan anggaran pengadaan anti virus. William mengatakan, pihaknya merasa senang dengan dialektika yang berkembang di masyarakat terkait RAPBD 2020.
"Mata-mata kegiatan yang selama satu minggu belakangan ini diperdebatkan dengan panas di masyarakat hanyalah puncak dari gunung es. Terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp 100 triliun. Idealnya setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu. Akan tetapi mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya
Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak ingin buru-buru mengumumkan calon gubernur kedua daerah tersebut lantaran ada pihak lain yang mencoba mengatur.
Baca Selengkapnya
Pembentukan resmi AKD juga akan menunggu nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Komunikasi itu terjalin agar alat kelengkapan dewan dapat terbentuk sebelum pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan.
Baca Selengkapnya
PKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.
Baca Selengkapnya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca Selengkapnya
Pengumuman itu diadakan sebelum Muktamar PKB yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2024 di Bali.
Baca Selengkapnya
Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca Selengkapnya