PSI Harap Fraksi di DPRD DKI Juga Tolak Usulan Kenaikan Tambahan Pendapatan 2021

Merdeka.com - Pembahasan Rancangan APBD DKI 2021 mulai dilakukan hari ini. Termasuk yang dibahas terkait mata anggaran Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD DKI.

Mata anggara RKT menjadi polemik. Sebab di tahun ini, terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati, maka tiap anggota DPRD DKI mendapatkan Rp8,3 miliar setahun dari RKT 2021.

Nilai fantatis itu mendapat penolakan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Michael Victor Sianipar, berharap fraksi lainnya di DPRD DKI juga menolak kenaikan tersebut.

"Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap apakah menyetujui, atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak. Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti," katanya saat menggelar konferensi pers secara virtual, Kamis (3/12).

Tetapi jika fraksi di DPRD semua setuju, dia berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mau bersikap tegas dengan tak menyetujui anggaran tersebut.

"Tapi kalau nanti banyak yang menyetujui ini juga peran Gubernur DKI Jakarta," sambung Michael

Lagi-lagi jika keputusan di tangan Anies mulus, katanya, harapan satu-satunya tinggal Kementerian Dalam Negeri.

"Kalaupun lolos, Gubernur menyetujui, nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri di sana pun masih bisa berubah," tuturnya.

"Kami berharap kami mengajak supaya rekan-rekan kami bukan hanya dari PSI tapi juga partai lain bisa menyatakan sikap yang jelas."

Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Dalam KUA-PPAS tersebut, ada kenaikan signifikan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Sementara pendapatan tak langsung DPRD DKI yang diusulkan pada 2021 mencapai Rp1.720.800.000. Dengan rincian per anggota dewan mendapat Rp143.400.000.

Kemudian pendapatan tak langsung seperti Bimtek Sekwan luar daerah diusulkan Rp60 juta. Lalu Bimtek Fraksi luar daerah Rp60 juta. Dan Tunjangan Reses Rp144 juta. Sementara kegiatan sosial dalam setahun mencapai Rp3.360.000.000 serta reses Rp960.000.000.

Secara keseluruhan anggaran diusulkan DPRD DKI untuk kegiatan dalam jika dikalkulasikan mencapai Rp8.383.791.000.

Mendagri Minta Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta fokus pada pemulihan ekonomi saat penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian daerah.

"Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/12).

Tito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang memberikan dampak luas untuk masyarakat.

Itu sebabnya, dia meminta dalam penyusunan RAPBD, pemda masih berpatokan pada kondisi pandemi yang mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya.

"Nah ini sekarang teman-teman daerah sedang menyusun RAPBD, RAPBD ini betul-betul dibuat strateginya seperti itu," ucapnya.