PSI Heran Anggaran Formula E Dibiayai APBD Bisa Mahal, Giliran Pakai Swasta Murah
Merdeka.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyebut adanya kejanggalan mengenai perubahan biaya penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E yang disampaikan oleh Pemprov DKI. Kata dia, saat melibatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) biaya penyelenggaraan tersebut mencapai Rp 1,1 triliun.
"Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tetapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E," kata Anggara saat dihubungi, Kamis (30/9).
Dia menjelaskan berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Lalu, biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Bagaimana miliarder ini menjelaskan tentang biaya kontrakan? 'Saat Anda membayar sewa, Anda tidak membuang-buang uang,' kata Sethi kepada CNBC Make It. Sethi menuturkan orang yang mengontrak hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar untuk atap di atas kepala. Dengan mengontrak, sama saja membayar tuan tanah menjaga keamanan seseorang selama mengontrak.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Mengapa pengusaha rela mengeluarkan biaya besar? 'Setiap kalori harus berjuang untuk hidupnya,' kata Jhonson.
Namun lanjut Anggara, data dari Pemprov DKI terbaru untuk commitment fee atau biaya komitmen Rp 560 miliar dipakai untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024. Yakni, rata-rata biaya mencapai Rp 186,67 miliar per tahun.
Kemudian biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Sehingga diperkirakan total biaya setelah revisi sebesar Rp 336,67 miliar per tahun.
"Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar," jelas dia.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyelenggaraan Formula E pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
Hal tersebut berdasarkan dokumen yang di unggah dalam website PPID. DKI juga menyatakan kegiatan formula E ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan menjadi Perda Nomor 7 tahun 2019.
Dalam dokumen tersebut disebutkan DKI Jakarta dikenakan biaya commitment fee atau biaya komitmen sebesar Rp 560 miliar. Biaya tersebut digunakan selama penyelenggaraan Formula E di Jakarta dan sudah dibayarkan sebelum pandemi tahun 2020.
"Anggaran yang dibayar oleh Pemprov DKI hanyalah commitment fee awal saja yang telah dibayar pada tahun 2019, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Jakpro secara murni B to B (business to business) melalui sponsorship," bunyi dokumen tersebut.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPinjaman senilai Rp7 triliun dari CDB telah dicairkan ke PT KAI.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memastikan cost overrun atau pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tertutupi.
Baca SelengkapnyaPipa transmisi gas Ruas Cirebon-Semarang ditaksir memakan biaya Rp3,3 triliun.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca Selengkapnya