PSI Heran Commitment Fee Formula E di Jakarta Sangat Tinggi, Beda dari Negara Lain

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tingginya biaya commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta. Apalagi di beberapa kota penyelenggara Formula E beban commitment fee tidak setinggi di Jakarta, bahkan di Roma, dibebaskan kewajiban ini hingga 2025.

"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," ujar Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Kamis (16/9).

Ara memberi contoh beberapa kota tuan rumah Formula E tidak dibebankan commitment fee yaitu New York, Amerika Serikat, Roma, Italia.

Orang lain juga bertanya?

Sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp18,7 miliar.

"Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda?" ujar Ara.

Seperti yang diketahui Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :

Sesi 2019/2020: £20 jutaSesi 2020/2021: £22 jutaSesi 2021/2022: £24,2 jutaSesi 2022/2023: £26,620 jutaSesi 2023/2024: £29,282 juta

Bahkan berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.

Menurut Ara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

"Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies," jelasnya.

(mdk/lia)