PSI Minta Anies Laporkan Hasil Kerja TGUPP

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbuka mengenai hasil kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mengingat, tim yang dipimpin Amin Subekti itu digaji menggunakan APBD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra mengatakan, lonjakan anggaran untuk TGUPP harus berbanding lurus dengan target pencapaian. Untuk diketahui, saat ini anggaran TGUPP berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"PSI akan menjalani fungsi pengawasan kami. Karena anggaran TGUPP itu melekat pada Bappeda dan menggunakan APBD, jadi kami akan awasi dengan seksama pencapaian kinerjanya," katanya kepada merdeka.com, Rabu (18/9).

Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019, alokasi anggaran untuk tim bentukan Anies ini mendapat alokasi anggaran Rp18.999.440.000. Sementara pada 2018 anggaran TGUPP tercatat Rp16.206.375.000, sedangkan di 2017 Rp890 juta.

Selain itu, dia mengharapkan, Anies menyampaikan pencapaian yang telah dilakukan TGUPP selama ini. Mengingat mereka mendapatkan gaji dari keuangan daerah .

"Saya juga sangat berharap Pak Gubernur dapat lebih terbuka menjelaskan pencapaian dan output kerja yang telah dihasilkan oleh TGUPP selama ini. Hasil serta evaluasi kinerja mereka dibuka ke publik karena sudah dua tahun mereka dibiayai uang rakyat dan tiap tahun jumlahnya selalu meningkat," jelasnya.

Anggara juga meminta kepada TGUPP untuk lebih terbuka terhadap masukan dan kritik, salah satunya dengan DPRD DKI Jakarta. Karena pada dasarnya dibentuknya TGUPP untuk memudahkan kinerja kepala daerah mencapai visi dan misinya.

"kami juga meminta TGUPP juga lebih terbuka dan tidak menutup diri, harus bisa bersinergi dengan institusi-institusi yang ada, termasuk dengan kami di DPRD, selama tujuannya sama yaitu mengadministrasikan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan warga Jakarta," tutupnya.

Dikutip dari https://apbd.jakarta.go.id, Senin (16/9), anggaran operasional TGUPP gubernur DKI dipangkas sekitar Rp1 miliar. Dari sebelumnya tercatat Rp19.880.010.000 namun direvisi dalam APBDP menjadi Rp18.999.440.000.

Anggaran belasan miliar itu dibagi untuk beberapa komponen atau satuan. Mulai dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Salah satu poin belanja barang dan jasa untuk Belanja Tenaga Ahli atau Instruktur atau Narasumber. Untuk gaji satu ketua TGUPP Rp51,5 juta. Sedangkan gaji ketua bidang Rp41,2 juta.

Untuk anggota TGUPP disesuaikan dengan grade mereka. Adapun grade telah dispesifikasikan yakni paling rendah pernah menduduki jabatan administrasi paling sedikit 5 tahun (PNS), pendidikan paling rendah S1, pengalaman bekerja paling sedikit 8 sampai 9 tahun pada bidang yang relevan (Non PNS).

Anggota grade 3 TGUPP Rp15.300.000, Anggota Grade 3c TGUPP Rp8.010.000, Anggota Grade 3b TGUPP Rp9.810.000, dan Anggota Grade 3a TGUPP Rp13.500.000.

Kemudian, Anggota Grade 2 TGUPP Rp26.550.000, Anggota Grade 2b TGUPP Rp20.835.000, Anggota Grade 2a TGUPP Rp24.930.000, dan Anggota Grade 2a TGUPP Rp31.770.000.