Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Dana Cadangan Daerah dan Sisa BTT untuk Atasi Covid

PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Dana Cadangan Daerah dan Sisa BTT untuk Atasi Covid Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan dana cadangan daerah dan sisa belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 yang jika ditotal sebanyak Rp2,1 triliun. Rincian total Rp2,1 triliun berasal dari perkiraan dana cadangan daerah sekitar Rp1,4 triliun dan sisa dana BTT Rp186 miliar.

"Dana tersebut bisa digunakan untuk usaha pencegahan seperti misalnya, memaksimalkan Satpol PP berkeliling di jalan protokol dan jalan lingkungan di RT-RW zona merah dan oranye, guna memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan," ucap Ara, Rabu (30/6).

Anggaran itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti menambah relawan tracer, petugas swab, tenaga vaksinasi serta tenaga pendukung, subsidi pangan untuk warga isolasi mandiri, penambahan tenaga tracer, termasuk untuk penginapan petugas medis, hingga pembelian peti jenazah.

Upaya lain yang disarankan PSI kepada Pemprov DKI yaitu interval armada transportasi umum, khususnya Transjakarta. Ara meminta agar jarak tunggu satu unit bus dengan unit lainnya tidak terlalu jauh. Meski ia menyadari di masa PPKM Mikro saat ini diatur mengenai pembatasan kapasitas penumpang.

Namun, antisipasi jumlah penumpang melebihi kapasitas perlu dilakukan dengan memberi ruang tunggu dalam waktu cepat.

"Agar Transjakarta dapat memperbanyak armada yang beroperasi, agar headway tidak menjadi jauh, yang dapat mengakibatkan pembatasan kapasitas tidak berjalan," pungkasnya.

Tak kalah penting, Wakil Ketua Komisi E DPRD itu mengingatkan penegakan hukum di lapangan terhadap protokol kesehatan perlu ditingkatkan. Sebab menurutnya, hal mustahil kedisiplinan akan tumbuh di masyarakat jika upaya tegas tidak dilakukan petugas.

"Kebijakan sebagus apapun untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 ini tidak akan berhasil, apabila tidak ada upaya penegakan di lapangan."

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya
Empat Strategi Menkes Hadapi Potensi Pandemi Selanjutnya

Dari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor
Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pemda Bantu KPU-Bawaslu yang Tak Punya Kantor

Tito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar

DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi

Baca Selengkapnya
Kapolri Minta Anggota Jaga TPS Perhatikan Kesehatan KPPS
Kapolri Minta Anggota Jaga TPS Perhatikan Kesehatan KPPS

Perintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika
Berkat Proposal Ini, Indonesia Dapat Kucuran Dana Rp385 Miliar dari Amerika

Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.

Baca Selengkapnya
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19
KPU Sebut Ada Anggaran Pemilu untuk Situasi Covid-19

"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar

Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya
Operasi Mantap Praja-Nusantara Cooling System Jelang Pilkada
Operasi Mantap Praja-Nusantara Cooling System Jelang Pilkada

Pada tahun 2024 ini menjadi sejarah perjalanan Polri di tengah pesta demokrasi Indonesia.

Baca Selengkapnya