Follow
PSI Nilai Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP jadi Rp26 Miliar Pemborosan
Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik usulan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di dalam KUA/PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020. Pada tahun 2019, TGUPP dianggarkan Rp18,99 miliar dalam APBD Perubahan. Sementara dalam KUA/PPAS direncanakan naik sekitar Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan telah menyisir dokumen KUA/PPAS. Dia menilai rencana kenaikan anggaran TGUPP cukup tajam.
"Peningkatannya sangat tajam. Kalau enggak salah target kan 40 dokumen (dihasilkan TGUPP). Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp26 miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
William menilai, keberadaan TGUPP tak sesuai dengan hasil kerja gubernur. Karena itulah rencana kenaikan anggaran ini dinilai pemborosan.
"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu tidak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," cetusnya.
Menjadi dilema, lanjutnya, karena DPRD tak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja TGUPP. Inilah yang menjadi dilema.
"Sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," ujarnya.
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rencana kenaikan di 2020 dinilai sangat drastis. Padahal dari 2016-2018, anggaran TGUPP hanya Rp1 miliar.
"Sekarang mau ke Rp26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah ada kenaikan TGUPP. Dia menegaskan anggaran TGUPP tetap sebagaimana tahun 2019.
"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Lebih jauh Anies enggan mengomentari soal anggaran TGUPP. Dia hanya menegaskan anggaran tak pernah berubah dan tak ada kenaikan. Jika dalam draft nilainya berubah atau naik, Anies akan memanggil pihak yang mengubah anggaran tersebut.
"Pokoknya tetap, tidak berubah. Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan
Baca Selengkapnya
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya