PSI Pertanyakan Pengadaan Server di Diskominfotik dengan Nilai Rp39 Miliar
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian mempertanyakan pengadaan komponen server di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sebesar Rp39 miliar pada usulan rancangan APBD 2022. Pihaknya meminta penjelasan rinci terkait proyek itu.
Saat menyampaikan pandangan umum terhadap fraksi-fraksi atas rancangan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, Justin mengatakan, tidak ada penjelasan signifikan dari Diskominfotik melakukan pengadaan server dengan nilai fantastis.
"Diskominfotik belum menjabarkan alasan mengapa penambahan server dibutuhkan setiap tahun serta tidak menjelaskan mengapa spesifikasi unit server tersebut harus begitu tinggi," ucap Justin di Gedung DPRD, Selasa (16/11).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Justin melampirkan, pembelian atau pengadaan server di Diskominfotik dengan server PrimeQuest disertai perangkat lunaknya sebesar Rp23 miliar. Kemudian, pembelian satu server Oracle Exadata berikut perangkat lunaknya senilai Rp16 miliar.
Justin, mewakili Fraksi PSI, mengaku tidak puas dengan penjelasan Diskominfotik terkait pengadaan server itu. Menurutnya, instansi itu hanya menjabarkan spesifikasi tentang server tersebut berikut perangkat lunaknya.
Partai besutan Grace Natalie itu pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengadakan audit bersama network analyst guna memastikan apakah komponen-komponen itu sudah tepat guna dan tepat harga.
"Contohnya apakah komponen tersebut terlalu mahal atau spesifikasinya terlalu tinggi untuk keperluan Diskominfotik dan beberapa dinas lainnya," tandasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaNamun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detil.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaDokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya