PSI Sebut Rapat Bamus Penjadwalan Ulang Interpelasi Formula E Hanya Dihadiri 2 Fraksi
Merdeka.com - Anggota Badan Musyawarah (Bamus) dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan belum ada penjadwalan rapat paripurna interpelasi Formula E. Sebab, hanya ada dua fraksi mengikuti rapat Bamus untuk membahas jadwal ulang pengambilan keputusan interpelasi Formula E.
Dia tidak disebutkan fraksi apa yang menghadiri Bamus saat itu.
"Kemarin kita sudah agendakan lewat koridor Bamus, tapi yang datang hanya 2 fraksi, maka harus diagendakan bamus ulang," ucap Anggara, Senin (11/10).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana Prabowo meminta panitia untuk membantu? 'Jangan dipaksa, kalau terlalu panas, keluar. Dibantu. Panitia, izin minta disiram air, bisa?' ungkap Prabowo.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Wakil Ketua Komisi E itu berujar, apapun keputusan fraksi, menolak atau setuju adanya interpelasi, sebaiknya disampaikan dalam forum resmi seperti interpelasi. Bukan sebaliknya, menolak menghadiri rapat resmi yang sudah menjadi hal dewan.
Anggara menambahkan, interpelasi Formula E tidak semata-mata bertujuan menghentikan acara balap mobil listrik tersebut.
"Jadi sebenarnya interpelasi hak yang sangat amat ringan yang kita gunakan dan jauh dari kata politis karena hasilnya hanya rekomendasi, beda kalau kita mengajukan hak angket," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono memastikan rapat interpelasi Formula E tetap berlanjut. Status rapat saat ini dikatakan masih dalam posisi ditunda.
"Masih (berlanjut). Sampai saat ini, posisi rapat paripurna dalam posisi ditunda," ucap Gembong, Selasa (4/10).
Gembong mengatakan, untuk pelaksanaan lanjutan rapat paripurna interpelasi Formula E masih menunggu penjadwalan oleh Badan Musyawarah (Bamus).
Secara terpisah, anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan penundaan rapat interpelasi Formula E dikarenakan saat ini DPRD memulai pembahasan APBD Perubahan selama satu bulan.
"Selanjutnya ke APBD murni di November," kata Gilbert.
Dengan penjadwalan rangkaian rapat, Gilbert memahami penjadwalan ulang interpelasi Formula E menunggu waktu yang tepat.
Sebelumnya pada Selasa (28/9) rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda interpelasi Formula E ditunda. Rapat tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh Fraksi PDIP dan PSI saja.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunda rapat itu usai perwakilan fraksi maupun anggota menyampaikan pandangannya. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Izin sebelum kami putuskan, kami akhiri, kuorumnya di dalam forum ini juga tidak kuorum 50 plus 1, jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skors. Saya ralat, bukan diskors, tapi ditunda," kata Prasetio saat memimpin rapat, di ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9).
Menurut Prasetyo tak masalah rapat tetap dilaksanakan meski jumlah anggota dewan yang hadir tidak kuorum. Ia pun tidak menjelaskan kapan rapat paripurna selanjutnya akan digelar.
"Kan kita minta pandangan juga ke teman-teman, apa sih usulannya. Saya sebagai pimpinan, boleh dong tidak mengambil keputusan hari ini, jadi boleh, enggak ada keputusan hari ini," ucapnya.
Diketahui, rapat paripurna tersebut bakal menentukan akankah DPRD melakukan interpelasi atau tidak. Saat ini, sudah ada 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang menandatangani usulan hak interpelasi. Adapun total jumlah wakil rakyat DKI di Kebon Sirih itu saat ini mencapai 105 orang.
Sementara, tujuh fraksi lain di DPRD yakni Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP, menyatakan menolak untuk hadir dalam rapat paripurna.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaHanya fraksi Golkar yang hadir dalam agenda rapat penetapan pimpinan Komisi XII itu.
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca Selengkapnya"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca SelengkapnyaGibran tetap bekerja setelah pertemuannya dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dibatalkan.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib
Baca SelengkapnyaAda cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya