PSI Sebut Target Pajak di Rancangan KUA-PPAS DKI 2021 Berpotensi Defisit Rp7,7 T

Merdeka.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritisi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Dalam rancangan, Pemprov mematok angka Rp77,7 triliun untuk pendapatan dan belanja.

Anggota Fraksi PSI, Viani Limardi mengatakan, angka Rp77,7 triliun justru menimbulkan potensi defisit Rp7,7 triliun.

"Kami menilai Pemprov DKI kurang cermat dalam menghitung target pajak dan belanja pegawai, sehingga diperkirakan bisa defisit anggaran hingga Rp7,7 triliun," katanya, Kamis (5/11).

Dia menjabarkan, potensi defisit dihitung dari target pendapatan DKI dari pajak pada 2021 yang direncanakan sebesar Rp41,5 triliun. Target pajak terlalu besar jika dibandingkan realisasi pajak 2019.

Target pajak air tanah, pajak hiburan dan pajak parkir di KUA PPAS tahun 2020 adalah masing-masing Rp1 triliun, Rp4 triliun dan Rp1,35 triliun. Sementara, realisasi ketiga pajak tersebut pada tahun 2019 hanya Rp125 miliar, Rp859 miliar, dan Rp532,5 miliar.

"Apabila dilakukan simulasi perhitungan dengan data perolehan ketiga pajak tersebut pada realisasi tahun 2019 maka nilai target pajak 2021 yang wajar adalah Rp36,6 triliun," terangnya.

Viani menambahkan, tidak elok jika Pemprov menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan pajak. Sebab, diprediksi pandemi masih tetap terjadi pada 2021.

Untuk itu, Viani yang mewakili PSI mengatakan target pendapatan Jakarta dari pajak sebesar Rp36,6 triliun lebih rasional.

"Menurut kami, target pajak Rp36,6 triliun lebih masuk akal. Ini sejalan dengan perkiraan Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) di rapat Banggar bahwa target pajak tahun 2020 adalah Rp30,8 triliun,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI tidak elok berambisi meraup pajak sampai Rp41,5 triliun di tengah pandemi karena menaikkan pajak bukanlah pilihan.

"Pajak yang dinaikan akhirnya menekan masyarakat, padahal tahun depan harus fokus terhadap stimulus ekonomi," tutupnya.