PSI Tolak Anggaran Pin Emas Anggota DPRD DKI, Sarankan Diganti Bahan Lain

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD baru senilai Rp1,3 miliar. Pin emas ini masuk dalam anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya di Sekretariat DPRD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran pin emas ini yang dinilai terlalu besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas warga DKI Jakarta yang harus jadi perhatian.

"Kami menolak adanya penganggaran dan kami nanti secara teknis terutama saya siap mengembalikan pin emas tersebut," jelas Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, August Hamonangan, dihubungi Selasa (20/8).

"Itu bukan sebagai bentuk yang layak kami terima. Selain masih banyak warga DKI yang belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana layaknya. Kami juga harus menunjukkan dulu gimana kinerja kami dan emas bukanlah suatu bentuk penghargaan kepada kami. Kami perlu prestasi emas. Jadi bukan pinnya yang emas," lanjutnya.

August mengatakan, di tata tertib anggota DPRD memang fungsi pin tersebut sebagai tanda pengenal. Namun menurutnya pin tak harus terbuat dari emas, tapi ada bahan lain seperti kuningan yang harganya lebih murah.

"Alangkah baiknya menurut kami tidak dibuat dari emas karena itu sama dengan pemborosan, sama dengan kita menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang mewah tapi ternyata warga DKI belum mendapatkan pelayanan sebagaimana layaknya," jelasnya.

Jika anggaran pin emas tetap dipertahankan, PSI akan tetap menolak. Sebagai tanda pengenal, pihaknya akan membuat pin sendiri dari bahan kuningan yang mirip emas.

"Jadi intinya yang mau diambil adalah kami tidak mau membebankan uang rakyat, uang warga khususnya untuk membuat sesuatu yang menurut kami itu belum pantas kami terima karena kami juga belum berprestasi. Dan kami juga menganggap itu suatu pemborosan," ujarnya.

Jika anggota dewan dari partai lain tak ada yang menolak pin emas ini, August mengatakan tak masalah karena itu pilihan masing-masing. PSI akan tetap menolak dan mengembalikan. Pihaknya akan mengapresiasi jika ada anggota dewan yang mengikuti jejak PSI dalam hal ini.

Menurutnya, anggaran Rp1,3 miliar dapat dialihkan untuk perbaikan sekolah. Di Jakarta menurutnya masih ada sekolah yang atapnya bocor dan ada sekolah di pinggir rel kereta yang seharusnya dipindah.

"Jadi masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas untuk dilakukan, harusnya bukan dipikirkan bagaimana anggota dewan itu kelihatan mewah, kelihatan gagah. Terus terang kami tidak sependapat kalau ada pemikiran seperti itu," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Idris Ahmad. Idris akan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Menurut Idris, penolakan ini telah menjadi kesepakatan bersama. Secara aturan, kata Idris, tak ada aturan yang mewajibkan pin harus berbahan dasar emas.

"Khusus bagi Fraksi PSI, akan mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan bahan alternatif yang tidak membebani APBD DKI. Delapan anggota DPRD dari PSI bersedia untuk memakai pin dari bahan alternatif tersebut," jelasnya.

Anggaran Rp1,3 miliar, lanjutnya, bisa dialihkan untuk peningkatan pelayanan dan program untuk masyarakat. Pin juga menurutnya tak substantif dengan kinerja anggota legislatif.

"Berhubung APBD-P masih dibahas, kalau pun tersebut belum diadakan baiknya diubah pengadaannya karena delapan anggota PSI bersedia pin dibuatkan dengan bahan alternatif yang lebih murah," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest mengatakan anggaran untuk pin ini bentuk penghamburan uang yang tidak perlu. PSI, kata dia, menyadari pin penting sebagai identitas jabatan anggota dewan. Namun anggaran yang digelontorkan dinilai terlalu besar.

"Kenapa emas? Kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp5 juta untuk dipakai. Padahal sebenarnya enggak harus bahan emas, replika gitu," ujarnya.

"Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas," tegasnya.

Rian mengatakan pihaknya akan membuat sendiri pin bagi anggota dewan dari PSI. Replika pin menurutnya banyak dijual.

"Membuat sendiri aja. Replika banyak kok, di online shop. Online shop banyak sekali. PSI menolak penghamburan uang negara. itu aja sih intinya," pungkasnya.