PSK Kalijodo KTP DKI diberi rusun, jika tidak dipulangkan ke kampung

Merdeka.com - Hari ini, warga Kalijodo mulai membongkar rumahnya setelah Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat perintah pertama terkait penertiban kawasan prostitusi itu. Warga yang memiliki KTP DKI Jakarta dipastikan mendapatkan ganti rugi berupa rusun.

Sementara untuk pekerja seks komersial (PSK) yang menggantungkan hidupnya dari bisnis prostitusi, akan dibina di panti sosial. Sebab mayoritas PSK yang bekerja di sana merupakan pendatang dan tidak memiliki KTP DKI.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos DKI, Chaidir mengatakan, pihaknya siap memenuhi permintaan Ahok untuk menampung dan merehabilitasi PSK dari kawasan Kalijodo itu. Namun, katanya, penampungan dan pembinaan ini hanya bagi mereka yang bersedia dan tanpa paksaan.

"Pada prinsipnya kami dinas sosial, siap menampung. Menampung PSK untuk direhabilitasi sosial," kata Chaidir saat dihubungi, Kamis (18/2).

Nantinya, PSK-PSK ini akan ditampung dan dibina selama 6 bulan di Panti Sosial Bina Karya Wanita di Kedoya, Jakarta Barat. Chaidir menjelaskan materi pembinaan yang akan diberikan yakni pelatihan keterampilan, seperti pendidikan tata boga, tata rias hingga latihan menjahit.

"Materi yang pertama dikasihkan pendidikan keterampilan, berupa pendidikan tata boga, tata busana, jahit menjahit, kemudian juga tata rias," jelasnya.

Tak hanya itu, setelah dibina selama 6 bulan, lanjut Chaidir, Kementerian Sosial akan membekali PSK-PSK ini dengan dana usaha sebesar Rp 5 juta.

"Setelah pasca pendidikan tersebut, mereka akan dibekali modal dari kementerian sosial sebesar Rp 5 juta untuk kembali ke kampung halamannya," pungkas Chaidir.

Seperti diketahui, Ahok memberikan beberapa pilihan bagi PSK-PSK Kalijodo. Pertama, pekerjaan baru bagi mereka dengan menjadi PPSU. Kedua, akan membiayai PSK ini untuk pulang kampung. Atau, menampungnya di panti sosial untuk direhabilitasi.