PSO PD Dharma Jaya terlambat, DPRD DKI akan panggil Dinas KPKP pekan depan

Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) untuk mengonfirmasi belum cairnya dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) PD Dharma Jaya. Pasalnya, keterlambatan itu membuat BUMD tersebut berutang hingga Rp 80 miliar.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, pemanggilan ini untuk memperjelas permasalahan PSO untuk PD Dharma Jaya. Sebab keterlambatan tersebut menjadi alasan bagi Marina Ratna Dwi Kusumajati untuk mundur sebagai pemimpin BUMD yang mengurusi bergerak di bidang penampungan pemotongan hewan.

"Kita akan tanyakan pada Dinas KPKP apakah usulan yang bersangkutan (PD Dharma Jaya) tidak dijalankan atau apa? Rencananya pekan depan kita panggil," katanya kepada merdeka.com, Jumat (16/3).

Namun, politisi Gerindra ini menyayangkan sikap yang diambil oleh Marina. Walaupun keputusan untuk mundur merupakan hak masing-masing orang, namun secara profesional kurang etis. Sebab Marina meninggal PD Dharma Jaya dalam kondisi berutang.

"Bagaimana pun harus ada tanggung jawab yang bersangkutan (Marina). Karena dia meninggalkan BUMD dalam posisi berutang. Harusnya dia selesaikan baru mundur ya, kan kasihan Dirut yang baru langsung ngurusin utang," jelasnya.

Prabowo menyarankan, seharusnya permasalahan ini dapat dikomunikasikan dengan baik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jangan semua masalah diselesaikan dengan lari, sehingga meninggalkan masalah bagi orang lain.

Sebelumnya, Marina menemui Sandiaga untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama dari PD Dharma Jaya, salah satunya karena dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tidak kunjung dicairkan.

"Bahwa saya datang nangis-nangis ke Pak Sandi, itu tidak lho. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri. Tolong catat itu. Serius. Saya tidak pernah menangis," tegasnya saat dihubungi, Kamis (15/3).

Alasan lainnya karena dia merasa lelah dengan sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya SKPD di masa pemerintahan Anies-Sandi cara kerjanya tak sama dengan SKPD masa Gubernur sebelumnya.

Misalnya kata dia, lambannya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.

Kemudian terkait uang reimburse yang sampai saat ini belum dibayar, padahal kata dia untuk menalangi pembelian daging ayam dirinya harus menggunakan uang kas dari PD Dharma Jaya sendiri. Terlebih sampai saat ini PSO yang mencapai Rp 41 miliar belum dicairkan.

Tercatat dari Desember uang yang belum diremburse Rp 13.246 525.000. Kemudian Januari mencapai Rp 17.022.500.000. Dan Februari Rp 14.206.425.000.

"Saya talangi pakai kas untuk November Desember, tapi Januari, Februari, Maret sudah tidak bisa. Bayangkan masuk akal tidak DP PSO sampai sekarang belum cair, itu kan uang negara, kenapa diperlambat begini," katanya.

Kemudian dia bercerita, saat ini sangat sulit bertemu dengan Sandiaga, padahal tujuan bertemu dengan orang nomor dua di Jakarta untuk mencari solusi bagaimana bisa memenuhi daging di Jakarta untuk warga yang tidak mampu.

Saat ingin menuju ruangnya di depan pintu Marina sempat dihadang oleh ajudan Sandi dan dilarang masuk ke ruangan Wakil Gubernur.

"Selalu kalau mau ketemu pakai tim semuanya. Suatu hari saya sudah hopeless. Karena PSO juga enggak turun terus udah gitu di dalam sendiri dari Badan Pengawas saya ada masalah, kemudian banyak masalah," jelasnya.

"Saya ketemu Pak Sandi, saya langsung duduk bilang 'Pak saya mau resign' saya bilang. "Kenapa?" saya bilang ini Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena nggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu," sambungnya.

Namun niat dia untuk resign ditahan oleh Sandiaga. Sandi juga berjanji akan membantu Marina terkait pencairan PSO dan uang reimbusment untuk perusahaan yang sedang dia pimpin itu.

"Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya belum bisa bantu satu bulan ibu baru boleh resign", "Oh siap Pak saya siap bantu Bapak siang dan malam saya siap," tutupnya.