PSO tak kunjung cair, PD Dharma Jaya utang Rp 80 miliar ke peternak ayam
Merdeka.com - PD Dharma Jaya selaku BUMD pangan terancam tidak bisa membeli daging, khususnya daging ayam. Hal ini karena dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dari Pemprov DKI belum turun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Dirut PD Dharma Jaya Marina jika uang PSO untuk membeli daging belum juga cair. Alhasil BUMD yang menyediakan daging murah bersubsidi untuk warga Jakarta tidak bisa berbuat banyak.
"Bu Marina nangis-nangis ke saya 'belum turun uangnya', terus saya bilang saya bantu, sabar bu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3) malam.
-
Kapan penjualan Domba Priangan meningkat? Para penjual sendiri sudah tampak memarkirkan kendaraan bak terbuka yang berisi domba Priangan, sejak pagi hari. Semakin siang, calon pembeli kian ramai termasuk dari luar wilayah.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Kenapa harga ayam potong naik? Menurut salah seorang pedagang di sana, harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp8 ribu per kilogramnya.
-
Mengapa daging sapi Polmard dihargai sangat mahal? Menariknya, semakin lama proses pengasapan berlangsung, semakin tinggi kualitas dan harga daging tersebut. Satu kilogram daging sapi bagian rusuk yang diasapi selama 15 tahun dapat dihargai hingga USD 3.200 atau sekitar Rp51,7 juta.
-
Kapan ayam jadi banyak? Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam jadi banyak dong.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Politisi Gerindra ini berjanji akan membantu agar dana PSO itu segera cair. Untuk itu dia telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan benar saja PSO masih dalam proses.
"Saya nanti akan dorong supaya lebih cepat, saya minta Bu Marina sampaikan dan koordinasikan dengan para supplier, para vendor kita lagi proses, kita akan selesaikan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina mengungkapkan dana PSO sejak November 2017 yang belum turun mencapai Rp 41 miliar. Akibatnya dia harus harus berutang Rp 80 milyar kepada para pengusaha pemasok daging ayam.
"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp80 Milyar. Orang mau 'ngutangin' juga limited (terbatas). Anak-anak sudah dimaki-maki sama supplier, sampai nangis-nangis," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nana menyebut dirinya mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan agar permasalahan ini bisa selesai dua pekan ke depan.
Baca SelengkapnyaPramono bingung apa yang terjadi, karena sejak 2015-2017 dirinya selalu rutin membayar pajak dengan besaran Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaKala itu, Zulhas meminta PJ Gubernur Jateng dan Bupati Boyolali menyelesaikan masalah pemblokiran rekening UD Pramono dalam 2 pekan.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaMediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.
Baca SelengkapnyaPramono mulanya ingin mencairkan uangnya Rp670 juta. Sebagian dari uang itu milik 1.300 peternak sapi perah yang menjadi mitranya.
Baca SelengkapnyaPT PP menjamin gugatan PKPU tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan.
Baca SelengkapnyaDiharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Baca SelengkapnyaPihaknya mengimbau kepada para wajib pajak di Deli Serdang, khususnya PT Angkasa Pura Aviasi segera melakukan pembayaran PBB sebelum batas waktu pembayaran.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Baca SelengkapnyaPT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca Selengkapnya