Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT Delta Djakarta Pastikan Pemprov DKI Tak Tambah Porsi Saham

PT Delta Djakarta Pastikan Pemprov DKI Tak Tambah Porsi Saham Delta Djakarta. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan akan melepas saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Namun kabar terakhir yang berembus, saham perusahaan minuman bir itu malah bertambah sebanyak tiga persen.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang, meluruskan informasi tersebut. Dia pastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak menambah kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

"Saya sebagai Komisaris Utama mewakili Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak ada penambahan saham di Delta Djakarta. Saham Pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 26,25 persen yang dimiliki atas dua institusi yaitu Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Investasi Penyertaan Modal DKI Jakarta (BPI PM)," ujar Sarman saat dihubungi.

Sarman menuturkan, BPI PM DKI Jakarta tersebut merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebelumnya, kepemilikan saham pemprov DKI Jakarta di Delta Jakarta sebesar 23,34 persen dan BPI PM sebesar 2,91 persen.

Namun saat ini, BPI PM sudah dibubarkan sehingga kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk hanya satu entitas nama. Sarman menuturkan, langkah penggabungan kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk itu bagian proses untuk melepas saham.

"BPI PM itu sudah dibubarkan sehingga digabung (kepemilikan saham-red) jadi satu nama. Jadi kepemilikan saham hanya satu nama bukan dua lagi. Yang punya pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Sarman.

"Jadi kita pastikan tidak ada penambahan saham," ujar dia.

Pemprov DKI Tetap Lepas Saham di PT Delta Djakarta

Sarman memastikan pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap memproses pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk. Hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan mengingat PT Delta Djakarta Tbk termasuk perusahaan publik.

"Ini masih jalan. Semua tergantung proses administrasi. Delta Djakarta juga perusahaan terbuka, harus tertib administrasinya,” tutur Sarman.

Sebelumnya, mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis 28 Februari 2019, seperti ditulis Jumat 1 Maret 2019, kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen pada 25 Februari 2019. Jadi kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk oleh Pemprov DKI Jakarta meningkat 23,35 juta saham.

Sebelumnya, kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen.

Lepas Saham Produsen Bir, Pemprov DKI Jakarta Bisa Raup Rp 1 Triliun Akhir tahun 2017, IHSG Ditutup di Level 6.355,65 poin. Pekerja tengah melintas di bawah papan pergerakan IHSG usai penutupan perdagangan pasar modal 2017 di BEI, Jakarta, Jumat (29/12). Perdagangan bursa saham 2017 ditutup pada level 6.355,65 poin.

Reporter:Agustina Melani

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Diskusi dengan Anies, Pramono Anung Siap Lepas Saham Bir PT Delta Djakarta Tbk jika jadi Gubernur
Usai Diskusi dengan Anies, Pramono Anung Siap Lepas Saham Bir PT Delta Djakarta Tbk jika jadi Gubernur

Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)

Baca Selengkapnya
Hanya Dapat Satu Kursi di DPRD Jakarta, PPP dan Perindo Bakal Gabung Fraksi Lain
Hanya Dapat Satu Kursi di DPRD Jakarta, PPP dan Perindo Bakal Gabung Fraksi Lain

Pasalnya, kedua partai politik (parpol) ini masing-masing hanya punya satu kursi di DPRD DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Sah, Pemegang Saham Setuju Pemecahan Saham Bank BNI Rasio 1:2
Sah, Pemegang Saham Setuju Pemecahan Saham Bank BNI Rasio 1:2

Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B berubah dari sebesar Rp7.500 menjadi Rp3.750.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.

Baca Selengkapnya
Ada 22 BUMN Sakit, Tapi 4 Perusahaan Ini Bisa Diselamatkan
Ada 22 BUMN Sakit, Tapi 4 Perusahaan Ini Bisa Diselamatkan

Langkah penyelamatan 4 perusahaan ini tergantung separah apa kondisinya.

Baca Selengkapnya
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya

Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha dengan Perlindungan Hukum, Ini Penjelasannya
Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha dengan Perlindungan Hukum, Ini Penjelasannya

Sebagai salah satu jenis bisnis di Indonesia, Perseroan Terbatas cukup berkembang.

Baca Selengkapnya
Bank DKI Kolaborasi dengan Kejati Jakarta dalam Penagihan Kredit Bermasalah
Bank DKI Kolaborasi dengan Kejati Jakarta dalam Penagihan Kredit Bermasalah

Kejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.

Baca Selengkapnya
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional
Golkar Batal Dukung Ganjar, PDIP Singgung Politik Transaksional

PDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.

Baca Selengkapnya
Dijual ke Arab Saudi dan Singapura, 49 Persen Saham Bandara Kertajati Bakal Dikuasai Asing
Dijual ke Arab Saudi dan Singapura, 49 Persen Saham Bandara Kertajati Bakal Dikuasai Asing

Nantinya, investor asing bakal meraup porsi saham mayoritas milik PT BIJB tersebut, maksimal 49 persen.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya