Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT Jakarta Monorail akui tak punya duit lanjutkan monorail

PT Jakarta Monorail akui tak punya duit lanjutkan monorail Proyek monorail. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengungkapkan, PT Jakarta Monorail mengaku tidak memiliki uang untuk melanjutkan membangun monorail. Sebab tiga dokumen penting, financial crossing, kajian teknis dan legal aspek, tidak menjadi masalah bagi PT JM. Karena permasalahan mereka adalah keuangan.

"Tiga dokumen itu sudah ada. Sekarang kan persoalan duit. Katanya itu soal duit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/2).

Topik pilihan: Jokowi | Ahok

Oleh karena itu, konsorsium yang sahamnya didominasi Ortus Holding ini akan melakukan peminjaman ke bank. Namun, salah satu persyaratan peminjaman uang dari bank adalah harus ada surat garansi dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi, Ahok mengatakan, tidak akan memberikannya. Karena akan memberikan risiko.

"Dia bilang pinjam uang ke bank. Tetapi ada persyaratannya dari bank, kalau harus ada surat garansi dari Pemprov DKI Jakarta. Kita enggak mau dong kasih garansi. Katanya itu persyaratan bangun properti, properti dari mana? Kita sih santai-santai saja," tutupnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI

Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI
Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI

Presiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT

Baca Selengkapnya
Pakai Dana APBN, PT PII Siap Jamin Utang Kereta Cepat Whoosh
Pakai Dana APBN, PT PII Siap Jamin Utang Kereta Cepat Whoosh

Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.

Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari PSN, Ini Alasannya

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jelaskan APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat: Cara Pembiayaan Kreatif
Pemerintah Jelaskan APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat: Cara Pembiayaan Kreatif

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Baca Selengkapnya
Jakpro Ungkap LRT Jakarta Belum Beri Keuntungan, Malah Rugi Ratusan Miliar Sejak 2021
Jakpro Ungkap LRT Jakarta Belum Beri Keuntungan, Malah Rugi Ratusan Miliar Sejak 2021

Jakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.

Baca Selengkapnya
Telat Bangun Akses Jalan Kereta Cepat, Erick Thohir: Yang bikin Karawang, Tegalluar, Saha?
Telat Bangun Akses Jalan Kereta Cepat, Erick Thohir: Yang bikin Karawang, Tegalluar, Saha?

Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI DiizinkanUtang Rp1 Triliun untuk Bangun RDF
Pemprov DKI DiizinkanUtang Rp1 Triliun untuk Bangun RDF

Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.

Baca Selengkapnya