PTM Terbatas, Pemprov DKI Diminta Waspadai Kerumunan Antar Jemput Siswa

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan terkait kerumunan antar jemput siswa saat pelaksanaan pembelajaran sekolah tatap muka (PTM) terbatas.

Dia mengaku saat melakukan kunjungan PTM terbatas menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan saat antar jemput siswa.

"Jam belajar sekolah yang dipersingkat hanya 1.5 jam membuat sejumlah orang tua murid ataupun pengantar memilih untuk menunggu di sekolah sehingga terjadi kerumunan karena tidak adanya area tunggu ataupun area khusus antar jemput di sekolah," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Orang lain juga bertanya?

August mengungkapkan, kerumunan tersebut membahayakan dan berpotensi terjadinya klaster sekolah. August meminta Pemprov DKI dapat melaksanakan penertiban dan melibatkan Satgas Covid-19 tingkat wilayah.

"Harus juga melibatkan Satgas Kelurahan dan Kecamatan. Apalagi kerumunan terjadi di luar sekolah sehingga pihak sekolah dan Satpol PP kelurahan atau kecamatan harus turun tangan," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, protokol kesehatan di sekolah harus mendapatkan perhatian, khususnya yakni untuk jenjang SD.

"PTM harus melibatkan orang tua atau wali murid. Jangan sampai sekolah menjadi penyebab peningkatan kasus Covid-19 pada anak," tutupnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Ibu Kota berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan PTM terbatas tersebut diikuti sebanyak 610 sekolah dengan semua tingkatkan.

"Tidak ada kendala yang berarti, karena ini sudah meneruskan dari uji coba sebelumnya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021).

Dia mengharapkan nantinya banyak sekolah yang dapat bergabung mengikuti pelaksanaan PTM terbatas tersebut. Riza juga menginginkan nantinya awal tahun 2022 semua sekolah di Jakarta dapat melaksanakan PTM.

"Mudah-mudahan dengan 610 sekolah pertama, bisa dilanjutkan dengan 1.500 dan seterusnya, mudah-mudahan nanti Januari sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran," papar dia.

Reporter: Ika Defianti/Liputan6.com (mdk/fik)