Puluhan Bus Transjakarta Tak Beroperasi, DPRD DKI Minta Heru Investigasi dan Evaluasi
Merdeka.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengaku mendapatkan laporan puluhan bus Transjakarta tipe low entry tidak dioperasikan. Bus tersebut berada di Pool Transjakarta Pinang Ranti, Jakarta Timur.
Eneng meminta Dinas Perhubungan dan manajemen PT Transportasi Jakarta untuk segera mengevaluasi hal tersebut.
"Dari informasi yang beredar, bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018. Jadi masih relatif baru," kata Eneng, Rabu (14/12).
-
Kenapa pemilik bus dianggap bertanggung jawab? 'Saya kira selain sopir bus yang lalai dan memaksakan, kuat dugaan pemilik bus juga sebenarnya mengetahui kondisi ini. Karena hanya dua dugaannya, unit bus tidak pernah dicek atau sengaja dibiarkan beroperasi meski bermasalah.' 'Apa pun itu, dua-duanya jelas salah.
-
Apa saja yang disediakan Transjakarta? Selain menyediakan kantong parkir, pihak Transjakarta juga melakukan penambahan total 300 unit armada saat Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK. Dukungan ini, kata Ayu diharapkan bisa memudahkan mobilitas masyarakat yang ingin menghadiri Misa Agung bersama Paus Fransiskus.
-
Apa tujuan dibentuknya Transjakarta? Tujuannya: Untuk memberikan jasa angkutan umum yang lebih cepat, nyaman dan terjangkau bagi warga Jakarta.
-
Kenapa bus telolet di Tangerang dianggap berbahaya? Kondisi ini dirasa berbahaya dan rawan menyebabkan kecelakaan, terutama jika anak-anak yang mengejar bus terjatuh di lokasi tersebut.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
-
Bagaimana bus mengangkut barang? Kasur dan jerigen diletakkan di atas atap bus. Selain itu, ada juga sejumlah motor yang digantung di belakang bus.
Dia mengingatkan bus Transjakarta merupakan aset negara yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
"Jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak, yang akhirnya menjadi kerugian negara," imbuhnya.
Eneng juga menilai, situasi tersebut menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Apalagi, saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.
"Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus masih kurang. Transjakarta dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik," tambah Eneng.
Lebih lanjut, Eneng mengatakan bahwa kejadian tersebut seharusnya menjadi indikator penting bagi gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi publik di Ibu Kota.
"Pak Gubernur dapat menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kerugian negara atau tidak," ujar Eneng.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenhub: Masyarakat Harus Bearni Tolak Bus Tak Ada Uji KIR, Minta Ganti Bus yang Baru
Baca SelengkapnyaDengan hal ini, lanjut Raden, kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata diharapkan dapat ditekan.
Baca SelengkapnyaKendaraan yang berlalu lintas di Jakarta harus lolos uji emisi.
Baca SelengkapnyaSeluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca SelengkapnyaPerlu ada perbaikan agar mobil-mobil dinas tidak ikut memperparah kualitas udara.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan jalur sepeda baik untuk kepentingan warga.
Baca SelengkapnyaHeru menegaskan jalur sepeda yang sudah ada bakal dilakukan efektivitas dan yang rusak akan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaDishub Kota Semarang juga akan memberikan sanksi kepada operator BRT Trans Semarang yang emisinya masih melebihi ambang batas.
Baca Selengkapnya