APBD-P DKI 2015 belum disahkan, Ahok geram dipingpong Kemendagri
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempertanyakan sikap Kementerian Dalam Negeri soal APBD Perubahan 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Sudah hampir dua minggu lebih diajukan tapi hingga kini belum ada tanda-tanda disahkan.
"Iya, jadi dia (Kemendagri) tuh lempar ke sini dan lempar ke situ. Padahal kita ikuti maunya mereka apa," kata Ahok, sapaannya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/10).
Dia kemudian meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menjelaskan bagaimana respons Kemendari saat berkas APBD-P 2015 dimasukkan ke Kemendagri.
-
Kenapa orang sering terlambat? Penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan seringkali berkaitan dengan skor yang rendah pada tes kepribadian mengenai kesadaran dan neurotisisme, atau dalam bahasa yang lebih positif, seseorang mungkin terlalu santai.
-
Kenapa Bagong terlambat? Bagong: 'Anu, bu, semalam saya mimpi ketemu Gareng sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya, ya sudah bu, saya ikutan mereka keliling kota.'Guru: '#$%^&*'
-
Kenapa orang sering begadang? Banyak orang memilih begadang karena merasa malam adalah waktu yang paling produktif.
-
Mengapa orang sering begadang? Kecenderungan untuk begadang sering kali dikaitkan dengan faktor genetika dan usia. Orang dengan chronotype malam cenderung memiliki kebiasaan tidur larut malam dan bangun lebih siang.
-
Kapan kebiasaan telat bisa muncul? Sikap terlambat ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya tempat seseorang dibesarkan.
-
Kapan kamu lelah? Kebo apa yg bikin kita lelah?Jawaban: Kebogor jalan kaki.
"Kata mendagri kita belum masukin APBD-P bu tuty?" tanya Ahok.
"Iya pak, APBDP segera kita masukin. kan kemarin lamanya di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara) Perubahannya. Dari tanggal 11 Agustus kita udah masukin. Rabu ini kita masukin lagi," jelas Tuty.
"Kita udah bolak balik bolak balik kok, saya udah tulis balikin bolak balik. Mana bu lihat kronologi lempar ke mana, lempar ke mana," protes Ahok.
"Ke Dirjen (Bangda) Bina Pembangunan Daerah dari Keuda (Keuangan Daerah) ke Bangda udah kita penuhi. Lalu kembali lagi ke Ditjen Keuda," timpal Tuty.
"Itu dua minggu didiemin kan bu APBD-P nya di Bangda kan?" tambah Ahok lagi.
"Iya kurang lebih dua minggu," jelas Tuty.
Ahok heran berkas seperti apa yang diinginkan Kemendagri. "Kita catat semua. Makanya saya bisa kasih lihat kronologi proses pembuatan APBD-P. Makanya saya mau tanya, kenapa waktu dulu APBD-P begitu mudah dan dirjen mengakui selama ini APBD DKI salah total cara penganggarannya," bebernya.
Bila dulu mudah disetujui padahal anggaran banyak yang salah, Ahok mempertanyakan kinerja Kemendagri. Dia lantas heran bagaimana mungkin saat anggaran yang dia klaim sudah terstruktur dengan baik malah tak kunjung disahkan.
"Yang penganggaran salah total kok begitu mudah, enggak pernah ada koreksi dari dulu. Sekarang malah kita ikutin, dipingpong sana pingpong situ, enggak apa-apa kita ladenin, saya ladenin. Makanya kita catat ngapain-ngapain saja kita ladenin. Kalau terlambat gitu, nanti terlambat lagi dong belanjanya," ucapnya kesal.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaKomeng berkelakar merasa ngantuk setelah menghadiri pelantikan Anggota DPD RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelusuran merdeka.com, ketika menjadi Wagub Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok tercatat sebagai kader Gerindra.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca Selengkapnya