Ragam alibi DPRD DKI bantah terima Alphard & liburan ke AS dari APL

Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi tertangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap dari bos PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja melalui perantara. Suap senilai lebih dari Rp 2 miliar itu disebut-sebut terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara yang tengah dibahas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Seiring pemeriksaan terhadap Sanusi dan Ariesman, beredar kabar yang menyebutkan sedikitnya ada 20 anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk pimpinan, yang ikut menikmati suap pembahasan raperda zonasi reklamasi pesisir utara pantai Jakarta itu. Mereka terdiri dari enam fraksi.

Ada salah satu partai yang paling banyak menerima duit suap itu. Bahkan, ada yang mendapat jatah pelesiran ke Amerika bersama keluarga untuk merayakan tahun baru 2016. Tak hanya itu, dua anggota DPRD DKI mendapat jatah umroh bersama keluarga.

Sogokan tak hanya berupa uang dan pelesiran saja. Ada legislator yang disebut-sebut kebagian mobil Toyota Alphard. Sedikitnya enam orang yang dikabarkan mendapat hadiah mobil mewah tersebut. Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi membenarkan akhir tahun lalu ada anggota DPRD DKI yang meminta izin melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Yang jelas waktu itu ada Pak Prasetio dan keluarganya ke USA. Kami memberikan surat ke kedutaan bahwa yang bersangkutan ini ketua DPRD. Itu saja, hanya untuk mempermudah mendapatkan visa," kata Yuliadi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Rabu (6/4).

Selain Prasetio, anggota DPRD lainnya juga mengajukan izin perjalanan ke luar negeri yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dan anggota DPRD DKI Selamat Nurdin. Keduanya dari Fraksi PKS. Semua izin ke luar negeri itu dipastikannya tak ada yang berkaitan dengan tugas kedinasan. "Yang ke Amerika enggak ada lagi, hanya Pak Pras saja," tambahnya.

Pihak Agung Podomoro Land enggan menanggapi munculnya nama-nama tersebut. "Wah saya no comment, saya baru tahu kalau misalnya ada nama-nama lain," kata Kuasa Hukum Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Ibnu Akhyat, saat dihubungi merdeka.com.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku akan menyelidiki informasi yang menyebut nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta diduga menerima hadiah untuk pembahasan raperda zonasi pesisir pantai utara Jakarta. KPK hingga kini pun belum memastikan kebenarannya.

"Nanti kita dalami, kita akan kembangkan juga," kata Saut saat dikonfirmasi merdeka.com.

Anggota DPRD sibuk membantah ikut menikmati suap dari perusahaan properti ternama di Indonesia itu. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Tak punya visa AS

Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik membantah isu yang menyebut bahwa dia ikut mencicipi uang suap dari PT Agung Podomoro Land untuk melobi pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Beredar kabar yang menyebut Taufik mendapat hadiah pelesiran ke Amerika bersama keluarga saat tahun baru 2016.

Taufik membantah kabar itu dengan mengaku tidak mempunyai visa untuk pelesiran ke Amerika. "Itu enggak bener saya ke Amerika. Saya kan enggak punya visa Amerika," ucapnya ketika ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/3).

Dia menegaskan, nama-nama yang disebut-sebut menerima uang panas dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja hanya kabar burung dan tak terbukti.

"Kira-kira boleh enggak saya ke Amerika enggak ada visa? Jadi biasalah itu kabar burung tinggal kita seleksi," singkatnya.

Alphard enggak ada, umrah uang sendiri

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengaku tak terima apapun dalam pembahasan raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya beredar kabar yang menyebut pria akrab disapa Bang Sani itu menerima hadiah berupa perjalanan umrah yang dilangsungkan akhir tahun 2015 lalu dan mobil Alphard.

"Enggak, saya enggak umrah akhir tahun. Saya pernah umrah tapi enggak akhir tahun. Tapi enggak ada kaitannya dengan dana dari sana (suap raperda Zonasi)," kata Sani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/4).

Dikatakannya, perjalanan umrah dilakukan sebulan lalu dengan dana pribadi. "Saya enggak pakai apapun dari luar, itu kan tabungan saya. Pakai dana pribadi tabungan. Saya enggak pakai dana dari luar," tegasnya.

Tak cuma ibadah umrah, Sani juga disebut-sebut menerima Alphard. Namun dia lagi-lagi membantah. "Saya enggak menerima apapun. Apalagi diberitakan mobil Alphard. Mobilnya juga enggak ada," sambung dia.

Jangan ditanggapi serius

Anggota DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto membantah dirinya turut menerima hadiah dari PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Hadiah itu berupa, plesiran ke Amerika Serikat. 

"Jadi gini, sebenarnya jangan ditanggapi serius lah, kita jalani saja proses hukum yang berjalan," kata Panji saat dihubungi, Kamis (7/4).

Memang, Panji sempat keluar negeri, tapi bukan dengan uang hadiah dari pengembang atau M Sanusi yang ditangkap KPK karena kasus suap, melainkan ongkos pribadi. Perjalanannya pun bukan ke Amerika Serikat, tapi ke Arab Saudi untuk umrah pada Desember tahun lalu.

"Enggak ada, saya berangkat umrah Maret tapi karena ada kuota kosong akhirnya pada Desember 2015. Saya bilang ke istri saya. Saya lurus niatnya ibadah," tambahnya.

Cuma spontan

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman yang juga komisi D menjelaskan bahwa daftar nama-nama yang diduga kecipratan uang panas tersebut hanyalah omongan spontan saja.

"Mungkin ada yang benar ada yang enggak, orang kan pasti nebak-nebak dari mana itu munculnya, seseorang yang berpikir spontan," katanya ketika ditemui di DPRD, Jakarta, Kamis (7/4).

Dirinya juga tidak menampik bahwa ada beberapa orang anggota dewan yang pergi keluar negeri. "Memang soal di atas emang benar pergi ke luar negeri tapi biayanya enggak tahu, kayak Bestari Barus (dari fraksi NasDem) ada dapat mobil tapi bilang enggga beli," katanya.

"Katanya beli mobilnya sebulan tapi surat-suratnya enggak ada, udah tanya ke Bank DKI belum, dia pinjam ke Bank DKI? Kapan? Lucunya dia pake sebulan tapi belum bayar, emang indikasi mau dikasih," tambahnya.

Prabowo juga menepis desas-desus yang menyebut dia menerima uang panas tersebut. "Saya pribadi tidak menerima jika saya menerima saya siap diturunkan," tandasnya.