Ramai-ramai siap bersihkan preman, perjudian & prostitusi Kalijodo

Merdeka.com - Niat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa Ahok menertibkan tempat hiburan malam di kawasan Kalijodo sudah bulat. Ahok geram dengan aktivitas di Kalijodo yang disebut-sebut lokalisasi kelas bawah.

"Kalijodo ini uangnya besar, bukan cuma prostitusi. Kalau lihat sejarah, dari dulu kan ada perjudian. Perjudian itu yang kencang," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (12/2).

Ahok sudah meminta polisi dan TNI membantu pemerintah daerah menertibkan Kalijodo. Wali Kota Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Utara diminta segera bertindak. Kalau tak bisa menertibkan, siap-siap dicopot dari jabatannya. "Kita akan bongkar (Kalijodo). Pokoknya saya sudah tekankan Wali Kota, kalau enggak berani harus kita ganti," tegasnya.

Selain aktivitas hiburan malam, Ahok punya alasan perlunya menertibkan Kalijodo. Menurutnya, Kalijodo awalnya merupakan kawasan ruang hijau. Pemprov DKI Jakarta bakal menata ulang kawasan itu walaupun ada pihak-pihak yang menganggap tidak baik. Ahok tidak memungkiri kemungkinan bentrokan.

Karena itu Ahok meminta dukungan kekuatan polisi dan TNI. Dengan mendapat dukungan dari pihak keamanan, Pemrov DKI tinggal menyosialisasi akan ada penertiban kepada warga setempat. Selanjutnya akan diberikan Surat Peringatan pertama (SP1), namun jika tidak ada tanggapan maka dirinya mengaku akan meluncurkan SP2 dan diteruskan dengan SP3.

Merdeka.com merangkum dukungan untuk Ahok membersihkan Kalijodo. Berikut paparannya.

Polisi siap ratakan

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti menuturkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sudah menyatakan dukungannya pada Pemprov DKI.

"Pak Kapolda juga sudah mendukung (ratakan). Nanti kami memberi masukan internal seperti apa (saran untuk Pemprov DKI)," ucapnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal menambahkan, polisi siap menindak warga Kalijodo yang membandel. Prinsipnya, negara tidak boleh kalah oleh warga Kalijodo yang secara hukum tidak memiliki sertifikat hak milik tanah.

"Mereka seharusnya tidak berada di lokasi tersebut. Kalau ada perlawanan, misal ada pidananya akan ditindak tegas," tegas Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/2).

Polda Metro Jaya mendukung penuh langkah Gubernur Ahok. Untuk penertiban warga sekitar Kalijodo, tidak serta merta langsung dilakukan pembongkaran. Sebab, dikhawatirkan akan memantik perlawanan yang berujung aksi anarkis.

"Itu daerah yang cukup rawan. Makanya kita langsung periksa dan sosialisasi dini sebelum penggusuran. Itu ada tahap-tahapnya," ucapnya.

Krishna Murti: Tak sulit tertibkan kalijodo

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti punya pengalaman saat menertibkan preman di kawasan itu. Pada 2001, saat masih menjabat Kapolsek Penjaringan, Krishna Murti mengaku ikut membantu Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Sutiyoso, menertibkan kawasan Kalijodo.

"3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama Gubernur Sutiyoso, preman habis 2.000 orang habis (amankan), perjudian habis," kata Krishna di Polda Metro Jaya, Jumat (12/2).

Dari pengalamannya, Krishna sesumbar tidak sulit menertibkan Kalijodo. "Intinya Kalijodo enggak masalah, Itu (Kalijodo) dihantam enggak masalah, enggak ada premannya lagi, kecil itu," ucapnya.

FPI dukung Ahok tertibkan Kalijodo

Pasca peristiwa Fortuner maut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan mempercepat pembongkaran lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Ahmad Shobri Lubis mengatakan mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan rencana tersebut.

Shobri menilai pembongkaran itu sejalan dengan keinginan dari FPI. Sebab, kawasan yang terkenal dengan bisnis prostitusi itu kerap menyebarkan penyakit sosial sehingga harus segera ditertibkan.

"Ya kita sih untuk kebaikan enggak ada permasalahan. Kami diminta polisi dan TNI, enggak masalah dan kami siap mendukung sebagai masyarakat," kata Shobri saat dihubungi, Kamis (11/2).

Dukungan Kapolda dan Pangdam

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan rencana penertiban tempat bisnis esek-esek ini sudah mendapat dukungan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana.

Rencana penertiban mulai digodok Ahok setelah terjadinya kecelakaan 'Toyota Fortuner maut' yang dikemudikan Riki Agung Prasetio (24) menabrak pasangan suami istri di Kalideres, Jakarta Barat, Senin (8/2) lalu. "Soal Kalijodo, Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah siap dukung," ujarnya.

Wali Kota siap gusur

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi langsung menanggapi tantangan Ahok. Anas yakin bisa menertibkan kawasan hiburan malam kalijodo. Dia juga tidak takut dengan preman yang menjaga kawasan itu. Anas meminta anak buahnya berani menghadapi mereka.

"Semua bisa diselesaikan. Dia ada preman kan kita ada petugas. Masak petugas takut sama preman," tegas Anas usai peluncuran Whistle Blower System di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (12/2).

Anas juga siap menjalankan perintah Ahok untuk melayangkan surat peringatan dan surat perintah bongkar (SPB). Namun sebelum menerbitkan surat peringatan, Anas akan melakukan sosialisasi terlebih dulu. "Warga maunya bagaimana, kesepakatan. Nanti kita kasih SP 1 SP 2 terus SPB," kata Anas.