Rapat dengan Disdik DKI, PSI Pertanyakan Anggaran Alat Peraga Pasir untuk SMK
Merdeka.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan menggelar rapat pembahasan anggaran kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Rapat tersebut dihujani dengan pertanyaan mata anggaran aneh dengan nilai fantastis.
Hampir satu jam, anggota komisi secara bergantian mengajukan alasan adanya pengadaan lem Aibon di sekolah Jakarta Barat. Namun, Wakil Ketua Komisi dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mempertanyakan pengadaan alat peraga berupa pasir untuk tingkat SMK.
"Kalau masih data yang kemarin (belum ada revisi) banyak banget, tinta printer Rp105 M untuk penyediaan operasional SDN Jakarta Timur. Terus ada lagi alat peraga pasir 55 ribu sekian untuk SMK negeri teknologi," ujar Anggara, Jakarta, Kamis (31/10).
-
Kenapa siswa SMK perlu PKL? Bukan tanpa alasan, PKL adalah kegiatan implementasi yang diberikan kepada siswa SMK agar bisa mendapatkan berbagai manfaat.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa yang dikasih ke PKL di Pasuruan? Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menyerahkan gerobak secara simbolis kepada para PKL yang berjualan di sekitar Alun-alun Kota Pasuruan. Sebanyak 74 gerobak yang dibagikan telah didesain dan dibuat khusus oleh Pemkot Pasuruan.
-
Bagaimana PKL membantu siswa? PKL merupakan kegiatan implementasi untuk menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja profesional bagi peserta didik. Selain itu, tujuan PKL juga untuk meningkatkan kompetensi sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Politisi PKS itu mempertanyakan relevansi alat peraga pasir untuk tingkat SMK teknologi. Sepengetahuannya, alat peraga pasir tidak ada di tingkat itu.
"Ini untuk apa? Alat peraga untuk SMK?" cecar dia.
Meski tidak menjawab rinci, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan menjawab bahwa ada kebutuhan SMK berupa pasir sebagai alat peraga.
Ketua Komisi Imam Satria menimpali agar penyusunan usulan anggaran sedianya berkaca pada kebutuhan sekolah tahun sebelumnya. Sehingga, kata dia, dalam mengisi komponen tidak 'blunder' terlebih anggaran dianggap aneh bagi penerima.
Politisi Gerindra itu juga mengatakan kegiatan pengisian kebutuhan seperti ini bukan hal baru, melainkan rutinitas.
"Ini kan kegiatan rutinitas. Emang pagunya berubah? Kan tinggal menyesuaikan jumlah siswa," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain kondisi gedung sekolah yang perlu diperbaiki, dewan guru pun menyampaikan bahwa SDN 7 Suana kekurangan meja dan kursi.
Baca SelengkapnyaRezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai Gibran sebagai sosok anak muda kreatif.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaSebanyak 18 siswa kelas 1 di SDN 02 Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Riau belajar di ruangan bekas water closet (WC).
Baca SelengkapnyaDoli juga mempertanyakan niat KPU RI untuk membuat Akademi Pemilu Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaKepala Perpusnas menyatakan realisasi anggaran 2023 mencapai 88,22 persen atau Rp630,125 miliar dari total Rp714,275 miliar.
Baca Selengkapnya