Follow
Rapat mediasi Ahok-DPRD DKI kisruh, nasib APBD menggantung
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencoba memediasi Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Namun pada akhirnya persoalan tak juga selesai dan dapat berdampak kepada pengesahan APBD DKI Jakarta 2015.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Heru Budi Hartono mengatakan, dalam rapat tersebut tidak tercapai kata sepakat.
"Kayaknya sih deadlock, tapi saya harap enggaklah karena saya harus tiap hari ketemu dengan anggota dewan," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/3).
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang gagal lolos jadi Anggota DPR RI? Kris Dayanti, yang juga merupakan penyanyi kondang, gagal lolos menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur V.
Dia menambahkan, RAPBD DKI Jakarta ini akan dikembalikan pada 13 Maret 2015 oleh Kemendagri. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi secara resmi oleh legislatif dan eksekutif.
"Kemendagri sudah jelas tanggal 13 dikembalikan kepada DKI untuk dievaluasi. Framenya secara aturan ya 14 hari, 7 hari di sini (Kemendagri), 7 hari di eksekutif. Tanggal 13 itu dikembalikan untuk dibahas dengan Banggar DPRD," terang mantan wali kota Jakarta Utara ini.
Heru mengungkapkan, pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 kemungkinan akan mundur hingga akhir Maret. Melihat, pembahasan yang masih panjang setelah dari Kemendagri.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya