Reklamasi teluk Jakarta bikin tangkapan ikan nelayan menyusut
Merdeka.com - Lima orang nelayan sebagai perwakilan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) menyerahkan dua boks ikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan reklamasi di teluk Jakarta, terutama Pulau G.
Salah satu anggota KNT Saefudin mengatakan, dalam boks tersebut terdapat ikan alu-alu, udang rebon, ikan tembang, ikan blonang dan rajungan. Hasil bumi seberat 20 kilogram tersebut ditangkap di teluk Jakarta, di mana pembuatan daratan tengah dilakukan.
"Kami ingin Pak Gubernur cabut izin reklamasi dan amdal itu bodong, yang bisa hentikan reklamasi hanya Pak Gubernur, supaya kami bisa hidup di sana (Muara Angke)," kata Saefudin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Lokasi Pulau G yang tidak berada jauh dari Muara Angke membuat nelayan semakin sulit untuk melaut. Karena keberadaan pulau yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera ini berada di atas tempat mereka menangkap ikan.
"Dan itu tempat kami mencari ikan, di pulau c dan d. Saya KTP DKI. Kalau masalah kandungan timah, merkuri itu akibat dari reklamasi. Jadi limbah dari 13 sungai itu sudah terpendam sekian tahun, dan kami harus jauh lagi nyarinya," ungkapnya.
Saefudin menceritakan, pada tahun 2014 di teluk Jakarta cukup melimpah ruah. Bahkan pada tahun 2015, dia mengaku mampu mengangkut dua ton bahkan tiga ton dalam sehari. Namun, semenjak adanya reklamasi ikan tersebut sudah tidak dapat diperolehnya.
"Sekarang boro-boro. Kebetulan saya nelayan kursin. Sekarang paling dua kuintal, sekuintal. Saya lahir di Muara Angke," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaHasil tangkapan nelayan Dadap mengalami penurunan drastis akibat gencarnya pembangunan di pesisir utara Jakarta.
Baca SelengkapnyaKurangnya penanganan sampah secara maksimal, ditambah dengan pencemaran limbah yang membuat air laut semakin hitam telah merugikan para nelayan.
Baca SelengkapnyaPemkab menyebut kewenangan perizinan dan pengelolaan wilayah pesisir utara Tangerang, sepenuhnya menjadi domain Pemerintah Provinsi Banten.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaNelayan Muara Angke saat ini menghadapi tantangan besar dengan adanya perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaStudi mencatat bahwa sekitar 40-70 persen faktor penurunan air tanah diakibatkan pengambilan air tanah. Ini berartiselama masih ada yang mengambil air tanah.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca Selengkapnya