Resep Sumarsono bikin pembahasan APBD tak berpolemik & lekas beres
Merdeka.com - Di tangan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta berlangsung cepat tanpa polemik. Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Di zaman Ahok, sapaan Basuki, pembahasan anggaran berlarut-larut. Bahkan terjadi ketegangan dengan DPRD DKI sebagai mitra kerja.
Pria yang akrab disapa Soni itu membeberkan resepnya. Menurutnya, cepatnya pembahasan APBD DKI 2017 tidak lepas dari kerjasama yang alot antara pihak Pemerintah Provinsi (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif).
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
"Yang jelas menurut saya karena jadwal DPRD mau diajak bekerja keras, seminggu bisa paripurna 2 sampai 3 kali," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/12).
Sumarsono juga menambahkan, jika salah satu pihak berhalangan untuk mengadakan rapat, maka segera dijadwalkan waktu yang tepat sebagai penggantinya.
"Ini adalah kunci utama kenapa ini lebih cepat, dan bisa lebih sukses, waktunya pun kompromi. DPRD enggak keberatan paripurna seminggu 2 kali bahkan 3 kali dengan OPD. ini satu hal luar biasa," ungkapnya.
Sebagai pihak eksekutif, Soni sangat mengapresiasi para anggota dewan yang selalu komunikatif dan bisa bekerja sama dengan baik. Dia berharap hal ini bisa ditiru oleh seluruh provinsi di Indonesia.
"Itu lah beban saya, saya itu Dirjen Otda, apa yang saya lakukan di lapangan sebagai Plt Gubernur harus banyak dicontoh daerah lainnya, dan pasti mereka akan melihat itu," terangnya.
Artinya, seluruh proses pemerintahan akan berjalan cepat dan baik bila komunikasi dengan mitra kerja berkesinambungan.
"Seluruh Indonesia ini berkiblat ke DKI, saya kira gubernurnya siapapun juga yang melanjutkan Jakarta ini sampai kapanpun yang jelas pemerintahan, ada kata di belakangnya ada eksekutif dan DPRD. APBD bukan milik eksekutif tapi juga milik DPRD, bareng-bareng lah," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaSuswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya"Durasi debat mau bertambah, berkurang buat saya nggak persoalan. Mau dibuat debatnya lebih lama, lebih seru, saya sih oke saja," tutur Pramono.
Baca SelengkapnyaPerppu rencananya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Semula dijadwalkan November. Lalu ada ide untuk diubah menjadi September atau Februari
Baca SelengkapnyaRapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaShinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnya