Riza Sesalkan Masih Ada Perusahaan Non-esensial Kerja dari Kantor Selama PPKM Darurat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyesalkan masih ada perusahaan beroperasional di kantor meski bukan sektor esensial. Di masa kebijakan PPKM Darurat, hanya perusahaan sektor esensial dan kritikal yang dapat masuk kantor itupun dengan batasan pegawai atau menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Kami sesalkan, jadi jangan ada lagi kantor-kantor diam-diam bekerja, secara sembunyi-sembunyi," ucap Riza usai meninjau vaksinasi di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta Timur, Jumat (16/7).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendorong perusahaan bidang sektoral dapat berkontribusi lebih untuk menyukseskan kebijakan PPKM Darurat. Anies menilai masih banyak perusahaan memanfaatkan sektor esensialnya dengan mengajukan izin bagi karyawannya untuk bekerja dari kantor.
-
Apa saja yang dibolehkan dalam keadaan darurat? Dalam situasi darurat, hal-hal yang haram dapat berubah menjadi halal.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Kenapa TPU Cikadut jadi penting saat pandemi Covid-19? Hal itu menjadikan area pemakaman tersebut sebagai lokasi penunjang dari ratusan pasien yang meninggal dunia.
-
Kenapa pakai masker penting? Masker bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut karena masker berfungsi sebagai penghalang fisik yang mengurangi kontak langsung antara droplets atau tetesan cairan yang keluar dari mulut dan hidung seseorang dengan orang lain.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Jika kondisi seperti ini tetap terjadi, kata Anies, mobilitas warga tetap tidak dapat berkurang. Itu akan berdampak pula dengan laju penularan Covid-19.
"Jangan sampai karyawannya sesungguhnya bisa bekerja dari rumah, tetapi kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor atau di tempat kerja maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi terjadilah potensi penularan," kata Anies di Mampang, Kamis (15/7).
"Maka itu saya minta kepada pimpinan perusahaan dihemat, kalau bisa bekerja di rumah biar mereka bekerja dari rumah," sambungnya.
Ia menyampaikan pada Rabu (14/7) Pemprov DKI Jakarta memakamkan 306 jenazah dengan protokol tetap (Protap) Covid. Angka ini, tegas Anies, tidak bisa sekadar dilihat sebagai statistik.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, saat ini peran masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah wajib saling bahu-membahu menjalankan kebijakan PPKM Darurat.
"Saya benar-benar berharap para pimpinan perusahaan para pemilik perusahaan menunjukkan sikap berkontribusi pada penanggulangan pandemi bukan berkontribusi menambah tingginya kasus Covid-19," lugasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca SelengkapnyaWFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca SelengkapnyaAturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaAnas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.
Baca SelengkapnyaPPPK bersangkutan nantinya bisa mengajukan perizinan untuk meninggalkan pekerjaannya sementara pada saat tahap ujian CPNS 2024.
Baca Selengkapnya