Follow
Rombak pejabat eselon, Ahok malah belum beri gaji PNS
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk bulan Januari 2015. Ini disebabkan karena terjadinya perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2 Januari 2015 lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salah kan bahaya," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
Dia menambahkan, nomenklatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenklaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
BPKD DKI Jakarta saat ini sudah memiliki dana untuk membayar gaji PNS DKI Jakarta. Dana ini sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Sehingga telatnya pembayaran ini tidak akan kaitannya dengan terlambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015.
"Enggak ada kaitannya pembayaran gaji dengan pengesahan APBD DKI 2015. Karena kami kan masih memiliki waktu 60 hari," tutup Heru.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI kini diisi kepada pelaksana tugas (Plt).
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.
Baca Selengkapnya
Respons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.
Baca Selengkapnya
Heru mengakui bahwa ia ingin segera mengisi posisi strategis tersebut.
Baca Selengkapnya
Kekosongan jabatan itu ditargetkan terisi Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.
Baca Selengkapnya
Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca Selengkapnya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Selengkapnya
PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
Baca Selengkapnya