Follow
Rombak SKPD Pemprov DKI, Djarot koordinasi dengan Kemendagri
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan membahas rencana perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi atas kinerja PNS jajaran SKPD pun tengah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Makanya kita evaluasi terus ini (kinerja SKPD)," ucap Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/7).
Evaluasi SKPD itu pun dilakukan pada PNS tingkatan eselon 2, 3 dan 4. Tujuannya, kata dia, untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan. Sebab ada sejumlah PNS yang pensiun atau dimutasi.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa saja yang jadi pertimbangan pengganti Dudung? “Bagaimana dengan Letjen Maruli Simanjuntak? Jika melihat usia dan masa aktifnya yang masih cukup panjang (pensiun 2028), dia masih sangat layak untuk masuk bursa Kasad berikutnya, bukan pada bursa pengganti Dudung. Maruli akan bersaing dengan perwira-perwira segenerasi,“ kata Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi.
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
Namun perombakan itu tak bisa langsung dilakukan oleh Djarot. Melainkan harus berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Mengingat Djarot akan menyelesaikan tugasnya kurang dari 3 bulan lagi.
"Zaman Pak Ahok kan langsung, karena sekarang kurang 4 bulan, kita konsultasi ke Mendagri. Saya akan koordinasi dengan Kemendagri dulu," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Saat disinggung rencana perombakan akan dilakukan bulan Juli, Djarot belum bisa memastikan. Sebab, kata dia, harus berkoordinasi dan mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.
"Saya akan koordinasi sama Kemendagri dulu," tukasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya
Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Jhonny, akan memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan jika dipilih kembali Pj Gubernur yang baru.
Baca Selengkapnya
Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca Selengkapnya
Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca Selengkapnya